Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membuka peluang bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan RT/RW untuk mengusulkan pemanfaatan aset milik Pemkot Surabaya.

“Saya selalu katakan adalah untuk kepentingan warga miskin. Tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan,” tegas Eri, Kamis (23/5/2024).

Eri menekankan bahwa pemanfaatan aset ini harus transparan dan akuntabel. Ia mencontohkan pengelolaan pasar oleh LPMK di atas tanah aset Pemkot.

“Contoh pasar dikelola oleh LPMK, setelah itu ada iuran misalnya, iuran itu digunakan untuk pembangunan, boleh. Tapi kalau ada iuran, setelah itu iurannya itu tidak digunakan (bangun) pasar buat apa,” tegasnya.

Lebih lanjut, Eri menegaskan bahwa setiap pengelolaan aset harus memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat.

“Jika dikelola oleh bagian LPMK, RW/RT silakan, tapi harus ada manfaatnya, program kerjanya seperti apa, nanti akan dipantau oleh pemerintah kota. Ketika program kerjanya tidak berjalan, maka kita akan hentikan kerja sama itu,” jelasnya.

Eri menambahkan bahwa penggunaan aset akan dievaluasi setiap tahunnya. LPMK atau RT/RW harus menyampaikan program kerja dari penggunaan aset tersebut selama satu tahun ke depan.

“Jadi tidak sampai lima tahun tak loss, tidak. Jadi nanti tujuan satu tahun apa, begini-begini. Nanti kita lihat kita sampaikan juga, kalau itu pasar, kita juga sampaikan ke pedagang, diteruskan apa tidak, hasilnya bisa dirasakan atau tidak, kalau bisa (dirasakan) diperpanjang lagi,” bebernya.

Pembukaan peluang ini diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Surabaya.

“Jadi kalau misal ada yang bisa menggerakkan bersama, saya akan lebih senang. Karena tidak selalu semuanya dikerjakan oleh pemerintah kota. Tetapi ada bagian masyarakat yang mengembangkan dan manfaatnya kembali lagi ke masyarakat,” pungkasnya. [asg/ian]