"Pencalonan Bellinda menjadi bukti bahwa tak ada pembeda antara peluang laki-laki dan perempuan dalam di Pilkada," kata Dedi Kurnia Syah yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) dalam keterangan diterima ANTARA, Sabtu.

Selain itu, kata dia, hampir di semua provinsi ada pemimpin perempuan.

“Kondisi demikian tentu merupakan implementasi emansipasi perempuan, karena memang ketokohan perempuan yang tidak dibatasi dalam konstitusi kita. Negara hanya mengatur batas usia, dan batas dukungan politik, sementara untuk jenis kelamin tidak ada aturannya, tentu itu bukti emansipasi gender," ujarnya.

Dedi menilai kepemimpinan perempuan merupakan murni proses politik dan demokrasi di Tanah Air.

"Mereka tidak hanya sekedar untuk menangani krisis pemimpin perempuan saja, tetapi diperlukan karena kapasitas kepemimpinannya secara murni," ujarnya.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus juga mengapresiasi keterlibatan perempuan menjadi pemimpin di sejumlah daerah.

"Walaupun tak menjadi isu utama, munculnya calon kepala daerah perempuan atau wakilnya di beberapa tempat, tetap saja sesuatu yang layak diapresiasi," ujarnya.

Lucius mengakui jika representasi perempuan dalam Pilkada memang tidak banyak dibicarakan, karena orang-orang lebih fokus terhadap dukungan parpol.

"Pembicaraan atau kepedulian orang lebih banyak fokus pada bagaimana bisa mendapatkan dukungan parpol sebanyak-banyaknya bagi calon yang peluangnya menangnya tinggi," ujarnya.
Baca juga: Menggapai kesetaraan tanpa menuntut diistimewakan
Baca juga: Menteri BUMN dukung kepemimpinan perempuan sejak muda
Baca juga: Menteri Tito: Saya ingin Mendagri dari wanita

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024