Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan komitmennya untuk menggenjot produksi minyak siap jual atau (lifting) nasional. Dengan demikian, diharapkan target lifting minyak pada 2025 dapat tercapai.

Menurut Bahlil, guna merealisasikan target lifting minyak sebesar 605 ribu bph pada 2025, maka pihaknya akan melakukan berbagai terobosan. Salah satunya, yaitu melalui program reaktivasi sumur minyak yang saat ini tidak aktif atau idle.

"Sebagai Menteri ESDM baru, saya berkomitmen untuk mencapai target tersebut. Untuk itu diperlukan beberapa strategi pendukung. Pertama, kami akan mendorong reaktivasi sumur di lapangan idle dengan SKK Migas, KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama), dan Pertamina," kata Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Selasa (27/8/2024).

Kemudian strategi kedua, yakni mendorong intervensi teknologi. Ketiga, mendorong proyek minyak baru untuk segera berproduksi.

"Jadi nanti yang sudah barangnya udah ada sudah eksplorasi, kita akan ngomong bersama-sama KKKS dan SKK Migas untuk kita lakukan percepatan, jangan barang sudah ada di endap-endap aja, tunggu harga naik baru diproduksi," kata Bahlil.

Keempat, mengawal dan mendukung KKKS yang memiliki volume produksi besar, dan yang diproyeksikan mampu meningkatkan produksinya, termasuk Pertamina Hulu Rokan (PHR), Pertamina EP, ExxonMobil, Pertamina Hulu Energi (PHE), dan Medco Energi.

Kelima, mendukung keekonomian KKKS agar melakukan pengeboran secara optimal, diantaranya implementasi Permen ESDM 13/2024 terkait skema gross split baru dan fleksibilitas perubahan gross split menjadi cost recovery.

Selain itu, Bahlil juga akan membereskan terkait persoalan perizinan di sektor hulu migas yang dinilai masih menghambat para investor dalam merealisasikan kegiatannya.

"Dukungan terkait perizinan, ini kita akan coba untuk komunikasi dan nanti kami Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi dan KLHK akan coba bicarakan hal ini agar KKKS ini jangan mereka menunggu karena kadang-kadang ini lambat bukan hanya dari pengusahanya, lambatnya dari pemerintah juga, ini orang buat AMDAL aja lama, gimana orang mau bor minyak kalau barangnya lama," kata dia.

Sebagaimana diketahui, Komisi VII DPR RI bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyepakati asumsi dasar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2025. Salah satunya terkait lifting minyak.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurahman memaparkan bahwa lifting minyak dan gas bumi pada RAPBN 2025 disepakati sebesar 1.610 ribu barel setara minyak per hari (barrels oil equivalent per day/ BOEPD).

Angka tersebut terdiri dari lifting minyak sebesar 605 ribu barel per hari (bph) dan lifting gas bumi sebesar 1.005 ribu BOEPD. Angka lifting minyak mengalami kenaikan dibandingkan usulan sebelumnya yang dipatok sebesar 600 ribu bph.

"Karena ada narasi besar kita hanya ingin menambahkan jadi kita bentuk lain dari optimisme yang ingin komisi VII sampaikan dari sisi lifting minyak yang tadinya disetujui 600 ribu bph kita berharap dalam rapat ini ada optimisme di angka 605 ribu bph," kata Maman dalam kesimpulan Rapat Kerja.

Selain lifting minyak, DPR RI dan Menteri ESDM juga menyepakati kuota volume gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg menjadi 8,2 juta metrik ton. Angka ini naik dibandingkan usulan sebelumnya sebesar 8,17 juta metrik ton.

"Yang kedua di volume LPG 3 kg yang awalnya 8,17 itu kita dorong menjadi 8,2 juta metrik ton. Mohon izin kira kira di ok kan setuju ya pak menteri ya. Jadi artinya dalam asumsi makro ada perubahan di lifting minyak dan volume LPG 3 kg " ujarnya.

(wia)