Belum Diumumkannya Cagub Jakarta dari PDI-P, Apakah Anies Harus Jadi Kader Terlebih Dahulu? Penulis JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P ) masih belum mengumumkan sosok bakal calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024. Dalam pengumuman bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tahap 3 dari PDI-P yang digelar Senin (26/8/2024) kemarin, Jakarta menjadi salah satu daerah yang calon kepala daerahnya belum diumumkan PDI-P. Padahal, nama Anies Baswedan disebut-sebut akan diumumkan PDI-P sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada Jakarta 2024 . Hal tersebut semakin menguat lantaran Anies sempat berkunjung ke Kantor DPP PDI-P dan bertemu dengan Rano Karno , kader PDI-P yang digadang-gadang bakal mendampingnya. Namun, hingga acara pengumuman berakhir, tak ada nama calon kepala daerah Jakarta yang diumumkan oleh PDI-P. Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Adian Napitupulu mengungkapkan, informasi soal PDI-P akan mengusung Anies masih sekadar isu. Adian mengatakan, partainya belum memutuskan soal calon gubernur untuk Pilkada Jakarta. "Kalau soal Anies dan sebagainya, itu kan isunya ya. Tapi kita jangan bicara isu, tapi faktanya sekarang adalah DPP PDI Perjuangan belum memutuskan untuk Jakarta," kata Adian ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin. Terkait kunjungan Anies ke Kantor DPP PDI-P, Adian menyatakan bahwa siapa pun bisa untuk datang berkunjung ke kantor partainya. "Tapi apakah itu kemudian kita belum memutuskan kita melarang orang bersilaturahmi ke kantor partai kita? Ya enggak boleh, siapa pun mau datang boleh, berdiskusi boleh, berbicara boleh," ujar Ketua Tim Pemenangan Pilkada PDI-P ini. Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat berujar, partainya mengutamakan mengumumkan kader internal terlebih dulu yang dicalonkan pada Pilkada serentak 2024. Oleh karena itu, mereka yang tidak berasal dari internal PDI-P maupun yang non partai politik akan diumumkan belakangan. Hal ini menjawab pertanyaan apakah PDI-P memandang Anies harus menjadi kader PDI-P dulu baru kemudian diusung untuk Pilkada Jakarta 2024. Mulanya Djarot menyinggung bahwa tugas partai politik mencalonkan tokoh-tokoh untuk Pilkada. "Peserta pilkada itu adalah calon-calon pemimpin yang didaftarkan oleh partai politik atau gabungan parpol. Khusus untuk pilkada boleh tidak independen, boleh? Melalui jalur independen, di DKI ada jalur independen," ujar Djarot di Kantor DPP PDI-P, Senin. "Oleh sebab itu, PDI Perjuangan tetap setia untuk mengutamakan terlebih dahulu kader-kader yang berasal dari internal partai politik, itu jelas," tambahnya. Djarot mengatakan hal tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, hal itu jelas fungsi dan tugas partai politik. Dia pun berharap tidak ada orang yang merasa lebih besar dari partai politik pengusungnya. "Kenapa? Karena partai politik adalah satu institusi yang dibangun oleh negara sebagai penopang dalam sistem demokrasi," tutur Djarot. Djarot menyebutkan, pengumuman calon kepala daerah yang diusung PDI-P di seluruh daerah, termasuk Jakarta menjadi kewenangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. "(Cagub-cawagub Jakarta) masih belum (ditentukan). Itu kewenangan hak prerogatif dari ketua umum," ucap Djarot. Djarot meminta masyarakat bersabar satu sampai dua hari ke depan untuk mengetahui sosok yang akan diusung PDI-P pada Pilkada Jakarta 2024. Nantinya, Megawati tidak hanya mengumumkan cagub dan cawagub Jakarta, tetapi juga beberapa calon kepala daerah lainnya. "Sabarlah sedikit. Satu dua hari, pasti ketua umum akan menyampaikan siapa yang nanti akan dicalonkan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur. Paling penting kan itu ya, jadi tunggu saja satu dua hari," terang dia. Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai, PDI-P tak mau menjadi partai yang dijadikan sebagai tunggangan oleh sosok tertentu untuk bisa maju menjadi kepala daerah. Hal itulah yang membuat PDI-P belum mengumumkan nama Anies pada Pilkada Jakarta 2024. "(Kenapa Anies belum diumumkan PDI-P) Bisa jadi yang pertama karena pernyataan-pernyataan Ibu Megawati akhir-akhir ini, bahwa 'PDI-P tidak mau menjadi partai yang hanya menjadi tunggangan, jangan ada yang mendompleng' itu saya rasa kritikan keras bagi semua figur, termasuk Anies yang ingin maju dari PDI-P," ungkap Ujang dalam program Kompas Petang , Senin. Ujang berujar, PDI-P punya pengalaman pahit yang tak ingin terulang saat memajukan seseorang sebagai calon pemimpin. Karena itu, tak mudah bagi PDI-P untuk bisa mempercayakan seseorang dari luar partai maju dalam pilkada. "Karena kita tahu bahwa PDI-P punya pengalaman kadernya sendiri keluar rumah dengan membakar rumah. Jadi itu pengalaman pahit yang tentu PDI-P tak ingin terjadi lagi saat ini dan ke depan," tutur Ujang. Ujang berpendapat bahwa Anies harus menjadi kader PDI-P terlebih dahulu agar partai banteng mau mengusungnya. "Saya meyakini Anies akan dikunci. Dalam konteks pertama harus punya kartu anggota (PDI-P). Jadi siapa pun kader yang ingin diusung oleh PDI-P ya syarat utama dia punya KTA (kartu tanda anggota) punya kartu anggota," jelas Ujang. Menurut Ujang, syarat utama bagi calon kepala daerah yang ingin diusung oleh PDI-P adalah memiliki kartu tanda anggota PDI-P. Hal tersebut bertujuan agar sosok yang diusung menjadi kepala daerah bisa satu frekuensi dengan partai yang mengusung. "PDI-P harus hati-hati betul, harus betul-betul cermat dalam konteks mengusung Anies. Apakah Anies manut atau tidak? Nurut menjadi tugas partai atau tidak? Karena dalam konteks politik, semua tidak bisa dipegang. Karena itu saya meyakini betul bahwa tarik-menariknya masih kencang sehingga Anies belum jadi diusung oleh PDI-P," pungkas Ujang. (Penulis: Nicholas Ryan Aditya, Shinta Dwi Ayu | Editor: Ihsanuddin, Fitria Chusna Farisa) Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.