Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, izin tambang untuk Muhammadiyah masih dalam proses. Muhammadiyah akan menyusul Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang telah mendapat izin tambang.

"NU punya sudah lebih duluan, Muhammadiyah juga dapat. Tetapi saya cek ya, karena kemarin saya sudah kasih disposisi untuk ditindaklanjuti. Perkembangannya sudah sejauh mana nanti saya akan kabarin," kata Bahlil di DPR, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Dia mengatakan, tambang yang akan dikelola Muhammadiyah adalah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Ada dua opsi tambang yang akan dikelola ke Muhammadiyah yakni eks PKP2B PT Adaro Energy Tbk atau PT Arutmin Indonesia.

"Kemungkinan besar adalah eks Adaro atau eks Arutmin. Kita bikin yang bagus, dua itu opsi itu," ujarnya.

Bahlil mengaku tak ingat berapa luas lahan tambang yang diberikan kepada Muhammadiyah. Meski demikian, ia menekankan, soal tambang yang terpenting adalah cadangannya.

"Luasnya saya lupa ya, tapi yang jelas luasnya juga cukup gede. Tambang itu kan bukan persoalan luasnya, yang penting cadangannya," ujar Bahlil.