Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan menegaskan akan tetap mendukung keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 2025 dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, pembangunan IKN masih masuk dalam prioritas anggaran di pos infrastruktur. Anggaran untuk pos infrastruktur sendiri pada 2025 direncanakan sebesar Rp400,34 triliun.

Di luar itu, pemerintah mendorong skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) sebagai salah satu skema pendanaan dalam rangka penyediaan infrastruktur di IKN.

Skema KPBU ini didorong untuk menjadi backbone dalam pembiayaan kreatif seperti blended finance. Tujuannya demi menjaga kesinambungan APBN.

Pemerintah pun merencanakan alokasi anggaran sebesar Rp143,1 miliar untuk mendukung penyiapan pembangunan IKN dalam RAPBN 2025.

Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Wahyu Utomo menekankan bahwa pengalokasian anggaran pada RAPBN 2025 menunjukkan komitmen pemerintah yang akan menjaga keberlanjutan IKN.

Tidak hanya mengandalkan APBN, kontribusi swasta, BUMN, dan lembaga Sovereign Wealth Fund (SWF) juga diharapkan memainkan peran penting dalam rangka pendanaan pembangunan IKN, terutama melalui skema KPBU.

“Intinya Pemerintah tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan IKN, yang dilakukan secara bertahap. Pendanaan IKN bersumber dari APBN, juga memberdayakan  peran swasta, BUMN, SWF, dengan mendorong pengembangan skema KPBU secara masif dan sustainable,” kata Wahyu, dikutip Senin (26/8/2024).

Lebih lanjut, Wahyu menyampaikan bahwa penetapan besaran alokasi anggaran pembangunan IKN tahun depan merupakan wewenang dari pemerintahan baru.

“Intinya pemerintah berkomitmen keberlanjutan IKN, alokasinya merupakan diskresi Presiden terpilih [Prabowo Subianto],” kata dia.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menuturkan bahwa alokasi anggaran untuk dukungan pembangunan IKN direncanakan sebesar Rp4,1 triliun pada 2025.

Menurutnya, alokasi itu masih berpotensi meningkat saat pembahasan dengan DPR RI. Di sisi lain, Basuki mengatakan bahwa alokasi anggaran yang minim umum terjadi saat transisi pemerintahan. Hal itu juga terjadi pada 2014, saat transisi dari pemerintahan SBY ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Nanti tanggal 28 [Agustus] kami rapat DPR, mudah-mudahan mungkin ada perubahan,” kata dia.

Basuki yang juga merupakan Plt. Kepala Otorita IKN (OIKN) mengusulkan anggaran OIKN sebesar Rp26 triliun, jauh lebih tinggi dari pagu indikatif yang telah disepakati dengan DPR sebesar Rp505 miliar.

Basuki mengatakan, pagu indikatif yang disepakati dengan DPR belum mencakup biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah terbangun. Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan alokasi anggaran yang lebih tinggi.

Untuk diketahui, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN dari APBN sebesar Rp75 triliun sepanjang 2022 hingga 2024, dengan rincian realisasi pada 2022 sebesar Rp5,5 triliun, 2023 sebesar Rp27 triliun, dan target pada 2024 sebesar Rp42,5 triliun.

Kemenkeu mencatat, realisasi anggaran IKN per 31 Juli 2024 sebesar Rp11,2 triliun atau setara dengan 26,4% dari pagu tahun ini.

Perinciannya, anggaran sebesar Rp9 triliun direalisasikan untuk klaster infrastruktur, diantaranya pembangunan gedung di kawasan Istana Negara, kawasan Kemenko, kementerian lain, dan gedung OIKN, pembangunan tower rusun ASN, rumah tapak Menteri, serta pembangunan jalan tol hingga bandara VVIP.

Di samping itu, anggaran Rp2,2 triliun terealisasi untuk klaster non-infrastruktur, yang diantaranya untuk perencanaan dan penyiapan pemindahan, promosi, hingga operasional OIKN.