Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta dukungan Komisi IV DPR RI, atas usulan penambahan anggaran Tahun 2025 yang telah dirumuskan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) sebesar Rp68 triliun.

Amran memaparkan, pagu anggaran Kementan Tahun Anggaran (TA) 2025 yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri PPN/Kepala Bappenas ialah sebesar Rp7,91 triliun.

"Dengan memperhatikan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan, sampai saat ini untuk Kementerian Pertanian masih sangat terbatas. Tentunya akan sulit untuk mendorong terjadinya peningkatan produksi pangan tahun 2025 secara signifikan. Kementerian Pertanian mengusulkan tambahan anggaran Rp68 triliun," kata Amran dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, Senin (26/8/2024).

Ia menjelaskan, usulan penambahan anggaran tahun 2025 itu akan digunakan pihaknya untuk cetak sawah 1 juta hektare, optimalisasi lahan 600 ribu hektare (ha), intensifikasi dan modernisasi pertanian, penyediaan susu gratis, pangan bergizi, dan lainnya.

"Untuk itu, kami memohon dukungan dari seluruh pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI agar pagu anggaran di Kementerian Pertanian Tahun 2025 nantinya dapat meningkat," ujarnya.

Adapun target produksi komoditas pangan strategis Tahun 2025, paparnya, padi sebanyak 32 juta ton beras, jagung 16,68 juta ton, kedelai 350 ribu ton, aneka cabai 3,08 juta ton, bawang merah 1,99 juta ton, kopi 772 ribu ton, kakao 641,6 ribu ton, tebu 36,04 juta ton, kelapa 2,88 juta ton, daging sapi atau kerbau 399,41 ribu ton, dan daging ayam 4,34 juta ton.

DPR Dukung Tambah Anggaran

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Anggia Erma Rini mengatakan, memang anggaran Kementan sangat terbatas dan seadanya. Padahal, lanjut dia, tuntutan yang diterima Kementan luar biasa.

"Tuntutannya tidak hanya masalah cuaca, tidak hanya masalah situasi alam, tetapi juga memang kebutuhan dari masyarakat kita yang memang butuh perhatian yang extraordinary. Cara kerjanya juga pasti tidak bisa seperti biasanya saja," ujar Anggia.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Endro Hermono dari fraksi Partai Gerindra. Ia menilai, guna mewujudkan swasembada pangan di Indonesia dibutuhkan anggaran yang memadai.

"Dengan melihat dana yang ada, kami fraksi Gerindra sepakat untuk meminta penambahan anggaran Kementan untuk tahun 2025," ucap Endro.

Slamet, Anggota Komisi IV DPR RI dari fraksi PKS juga mengatakan hal serupa. Katanya, pagu anggaran Kementan hanya 5-6% dari anggaran ketahanan pangan sebesar Rp124 triliun yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya tanggal 16 Agustus 2024 kemarin.

"Kalau kemarin menyimak pidato tanggal 16 Agustus dari presiden kita hari ini. Itu anggaran ketahanan pangan Rp124 triliun, sementara pagu yang disiapkan untuk Kementan di pemerintahan yang baru cuma Rp7,9 triliun. Sehingga kalau hitung-hitungan saya, kalau dari sisi bicara pangan hanya 5-6% saja. Ini harus menjadi perhatian kita semua," kata Slamet.

Menurutnya, di akhir pemerintahan Presiden Jokowi, baik di Komisi IV DPR RI maupun di Kementan perlu bersinergi merumuskan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp124 triliun arahnya ke mana.

"Kalau hanya 6% diberikan kepada Kementan, dan saya lihat di situ tidak ada sedikitpun atau 1 poin pun untuk meningkatkan kesejahteraan petani, nggak ada. Silahkan dibuka lagi pidato presiden 16 Agustus. Sehingga ini menjadi perhatian bagi kita. Saya melihat presiden yang baru ini punya semangat yang luar biasa untuk ketahanan pangan. Beliau mantan ketua HKTI, masa kemudian mau meninggalkan pertanian," ujarnya.

Slamet mengatakan, meski angka Rp7,91 triliun ini masih pagu anggaran, namun kata dia angka itu sangat jauh dari anggaran ketahanan pangan sebesar Rp124 triliun.

"Oleh karena itu, saya pikir perlu fokus kalau mau meningkatkan produktivitas, berapa sih yang harus diajukan, jangan sampai secara anggaran besar Rp124 triliun, tapi tersebar di mana-mana. Saya masih punya pandangan produktivitas petani itu tidak akan naik, kecuali ada jaminan kesejahteraan daripada petani kita," kata Slamet.

Selain itu, Andi Akmal Pasluddin dari fraksi PKS mengaku sempat marah di Badan Anggaran terkait dengan anggaran Kementan tahun 2025 yang hanya Rp7,91 triliun. Padahal, menurutnya, Kementan berperan aktif dalam mengurusi rakyat, namun anggaran yang diberikan begitu sedikit.

"Saya kemarin di Badan Anggaran marah, kenapa Kementerian Pertanian yang begitu besar mengurusi rakyat kita anggarannya dipotong setengah, ini gila pak. Dari Rp32 triliun sekarang tinggal Rp7,91 triliun. Ini sangat menyedihkan. Ini masih ada waktu pak menteri. Saya pribadi mendukung, kita nanti kesimpulan setuju untuk penambahan anggaran Rp68 triliun," pungkasnya.

(dce)