Liputan6.com, Jakarta - CEO Pavel Durov ditangkap oleh pihak berwenang Prancis sesaat setelah menginjakkan kaki turun dari pesawat jet pribadinya di sebuah bandara Paris pada Minggu, 25 Agustus 2024.

Terkait hal ini, Telegram pun langsung buka suara. Dalam pernyataan resminya, perusahaan mengutuk tuduhan Pavel Durov harus bertanggung jawab atas penyalahgunaan platform pesan tersebut.

"Aplikasi Telegram mengikuti hukum Uni Eropa, termasuk Undang-Undang Layanan Digital. Moderasinya berada dalam standar industri, dan terus menerus membaik," tulis pernyataan resminya, Senin (26/8/2024).

"CEO Telegram Pavel Durov tidak memiliki hal yang disembunyikan dan sering bepergian ke Eropa," kata perusahaan. "Kami masih menunggu perkembangan selanjutnya. Telegram bersamamu."

Pavel Durov, bos Telegram yang berusia 39 tahun itu kabarnya dicari berdasarkan surat perintah penangkapan Prancis karena kurangnya moderasi di Telegram yang menyebabkannya digunakan untuk pencucian uang, perdagangan narkoba, dan berbagi konten pedofilia, menurut BFMTV.

Menurut BFMTV, pendiri Telegram tersebut tidak pernah bepergian secara rutin ke Prancis dan Eropa sejak surat perintah penangkapan dikeluarkan.

The Guardian mengutip situs TF1 menyebut Durov bepergian dengan jet pribadinya, seraya menambahkan bahwa ia telah menjadi sasaran surat perintah penangkapan di Prancis.

CEO Telegram itu diketahui telah bepergian dari Azerbaijan dan ditangkap sekitar pukul 8 malam waktu setempat.

Pengusaha kelahiran Rusia itu diketahui tinggal di Dubai, tempat Telegram berkantor pusat, dan memegang kewarganegaraan ganda Prancis dan Uni Emirat Arab.

Pavel Durov, yang menurut Forbes diperkirakan memiliki kekayaan sebesar USD 15,5 miliar, meninggalkan Rusia pada tahun 2014 setelah ia menolak untuk memenuhi tuntutan untuk menutup komunitas oposisi di platform media sosial VK miliknya, yang ia jual.