Semula, RDP konsultasi KPU terkait perubahan PKPU dijadwalkan pada Senin (26/8).

"Memang betul kita sudah merencanakan besok, jam 10. Tapi karena melihat dinamika, saya merasakan betul keinginan kemudian adanya kepastian dari masyarakat Indonesia," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (25/8/2024).

Dia tak mengatakan, jika pembahsan PKPU terlalu lama ditunda hanya akan semakin menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.

"Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan-penyimpangan, dan itu kan membuat kita jadi pro dan kontra," ucapnya.

Oleh karena itu, dia berinisiatif untuk mempercepat RDP konsultasi perubahan PKPU antara Komisi II DPR dengan penyelenggara pemilu dan pemerintah.

Politisi Partai Golkar itu mengaku, sudah mengantongi izin dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad untuk menggelar RDP di akhir pekan.

"Kita mengajukan surat ke pimpinnan, saya koordinasi dengan Pak Dasco, dan kita ada proses adminisrasi, suratnya sudah keluar langsung tadi malam," kata Doli.

"Alhamdulillah hari ini sudah selesai," imbuhnya.

Terpisah, Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan, pihaknya juga menyetujui rapat dipercepat karena keterbatasan waktu.

Dia mengaku, pihaknya perlu mempersiapkan sosialisasi ke KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota setelah perubahan PKPU disetujui.

"(Alasannya) waktu. Kami kan juga butuh untuk kemudian punya selang waktu yang lebih untuk menyampaikan ke jajaran juga, dan termasuk dinamika-dinamika yang berlangsung untuk kemudian menurunkan dalam bentuk juknis dan seterusnya," kata Afif.

Dia menilai, semakin cepat rapat konsulatasi digelar maka semakin baik untuk memberikan kepastian kepada KPU tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Terlebih, waktu pendaftaran calon kepala daerah hanya tinggal hitungan hari yaitu pada 27-29 Agustus 2024.

"Semakin cepat semakin baik untuk kebutuhan jajaran kamim di tingkat provinsi dan kabupaten," ucapnya.

Diketahui, Komisi II DPR dan pemerintah menyetujui perubahan PKPU terkait Pilkada Serentak 2024 yang mengakomodir seluruh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024.

Kita sudah sama sama tahu bahwa draf PKPU tentang perubahan atas tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024 sudah mengakomodir tidak ada kurang tidak ada lebih dari putusan Mahkamah Konstitusi 60 dan 70," kata Doli di ruang rapat Komisi II DPR," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia.

Dia lantas menanyakan kepada peserta rapat apakah perubahan PKPU terkait Pilkada Serentak 2024 dapat disetujui.

"Menyetujui rancangan PKPU tentang perubahan atas peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gub dan wagub, bupati dan wali bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bisa kita setujui?" tanya Doli.

"Setuju," jawab anggota rapat.