Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali membuka program konversi sepeda motor berbahan bakar fosil menjadi motor listrik sebanyak 1.000 unit, khusus masyarakat Jabodetabek. 

Adapun, program konversi motor listrik untuk 1.000 unit ini digelar yang kedua kalinya setelah sebelumnya dilakukan pada 2022 lalu untuk mendongkrak minat masyarakat. 

Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan program kali ini menggandeng berbagai pihak, termasuk badan usaha sebagai pemberi sponsorship dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) hingga pemasok komponen konversi sepeda motor listrik.

"Saya sampaikan dengan mengucap bismillah konversi sepeda motor konvensional menjadi sepeda motor listrik secara gratis 1.000 unit bagi masyarakat Jabodetabek dimulai," kata Dadan di Kementerian ESDM, Kamis (22/8/2024). 

Sejumlah badan usaha yang ikut dalam pendanaan program konversi motor listrik tahun ini yaitu PT PLN (Persero), PT Freeport Indonesia, PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Amman Mineral Nusa Tenggara, PT Vale Indonesia.

Selain itu, PT Adaro Energy Indonesia, PT Antam (Persero), PT Timah (Persero), PT Bukit Asam, Harita Nickel, dan badan usaha baik itu swasta maupun BUMN lainnya.

Selain Program Konversi Gratis untuk SMK, Kementerian ESDM juga telah meluncurkan Program Konversi Gratis bagi masyarakat umum di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, tahap 1 sebanyak 500 unit dan selanjutnya 500 unit untuk tahap 2 untuk tahun 2024.

Untuk diketahui, dukungan dari sejumlah perusahaan berupa pemberian dana CSR sebesar Rp 6 juta/unit sepeda motor untuk mengurangi biaya konversi.

"Saya kira ini menjadi salah satu inisiatif yang sangat baik dan kita yang ada di ruangan ini mungkin umumnya kan bukan pengguna, tapi punya kapasitas untuk mendorong supaya ini bisa berjalan lebih cepat," ujarnya. 

Dadan menuturkan sebelumnya, pemerintah telah memberikan anggaran Rp350 miliar namun masih tidak laku karena insentif atau subsidi yang diberikan ke konsumen sebesar Rp7 juta dinilai kurang. 

"Sehingga tadi dimumkan bahwa sekarang angkanya Rp10 juta. Tapi itu angkanya Rp10 juta ternyata tidak banyak dari sisi APBN untuk tahun ini," pungkasnya.