Kasus Penyimpanan Dokumen Negara

Sebelum penggeledahan rumah Biden, kegiatan serupa juga pernah terjadi terhadap mantan Presiden AS Donald Trump. Kala itu FBI menggeledah rumah Trump di Mar-a-Lago pada 8 Agustus, 2022.

Penggeledahan oleh Biro Investigasi Federal Amerika Serikat dilakukan untuk mencari 15 boks dokumen selepas Trump tak lagi jadi Presiden.

Dikutip dariAFP, FBI telah meninjau ulang keberadaan 15 boks dokumen yang sebelumnya harus diserahkan mantan Presiden AS itu ke negara. 15 Boks itu berisi informasi sangat rahasia (top secret) terkait informasi sumber intelijen.

Dalam keterangan tersumpah (afidavit) FBI untuk menjustifikasi penggeledahan rumah Trump di Mar-a-Lago pada 8 Agustus, tertera bahwa FBI melakukan investigasi kriminal terhadap 'penghapusan dan penyimpanan informasi rahasia yang tidak semestinya' dan 'penyembunyian catatan pemerintah yang melanggar hukum'.

Dokumen afidavit ini dirilis pada Jumat (26/8) waktu setempat, ditandatangani oleh hakim Florida.

Menurut pernyataan tertulis, FBI membuka penyelidikan setelah Administrasi Arsip dan Catatan Nasional (NARA) menerima 15 kotak catatan pada Januari 2022 yang telah dipindahkan secara tidak semestinya dari Gedung Putih dan dibawa ke Mar-a-Lago, rumah Trump.

Di antara dokumen-dokumen itu adalah informasi intelijen yang diterima dari 'sumber klandestin' atau istilah setempatnya adalah 'clandestine human sources', suatu klasifikasi yang dapat mencakup data mata-mata dan informan yang merupakan salah satu rahasia pemerintah yang paling ketat dipegang.

"Catatan yang sangat rahasia dibuka, dicampur dengan catatan lain dan diidentifikasi dengan tidak benar," demikian bunyi pernyataan tertulis tersebut.

"Beberapa dokumen juga berisi apa yang tampaknya merupakan catatan tulisan tangan (Trump)," demikian sebagaimana tertera di dokumen afidavit.

Padahal, Mar-a-Lago yang merupakan rumah mewah Trump itu tidak punya otoritas untuk menyimpan informasi rahasia. Benar saja, penggeledahan FBI menemukan tumpukan dokumen yang berlabel 'sangat rahasia', 'rahasia', dan 'konfidensial'.

Pengacara Trump, Evan Corcoran, mengatakan kliennya siap dan bersedia kooperatif dengan permintaan NARA untuk mengembalikan dokumen-dokumen itu. Dia juga meminta investigasi ini tidak melibatkan anasir-anasir politis.

Corcoran menandaskan, Trump punya otoritas absolut untuk membuka dokumen rahasia. Adapun hukum pidana yang mengatur soal ini tidaklah berlaku bagi Trump yang pernah menjabat sebagai Presiden AS.

(idn/idn)