Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Bahlil Lahadalia sebagai menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) pada Senin (19/8/2024). Pakar menilai Bahlil menghadapi beberapa tugas krusial yang harus diselesaikan dalam sisa dua bulan masa jabatan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Direktur Eksekutif Institute Essential for Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengungkapkan kepemimpinan Bahlil di Kementerian ESDM diharapkan dapat memperkuat komitmen Indonesia dalam transisi energi menuju net-zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih awal. Selain itu, Bahlil juga diharapkan mampu mendorong pencapaian target energi terbarukan sebesar 23% pada 2025.

Fabby menyoroti sejumlah tugas krusial yang harus segera dituntaskan oleh Bahlil. Salah satunya adalah implementasi peta jalan penghentian operasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang diatur dalam Perpres Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Peta jalan yang disusun oleh Kementerian ESDM dengan persetujuan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN ini, akan memberikan kepastian hukum bagi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam melaksanakan program pensiun dini PLTU, termasuk pensiun dini PLTU Cirebon 1 pada Desember 2035 melalui skema energy transition mechanism (ETM).

“Kajian IESR menunjukkan seluruh PLTU harus dihentikan secara bertahap sebelum 2045. Sebanyak 80% di antaranya harus dihentikan sebelum 2040 agar sesuai dengan target pembatasan pemanasan global sebesar 1,5 derajat celsius berdasarkan Persetujuan Paris. Langkah ini penting untuk mempercepat penetrasi energi terbarukan, yang harus mencapai 40% dari bauran energi primer pada 2030,” jelas Fabby.

Ia juga menegaskan pentingnya percepatan pemanfaatan energi terbarukan guna mencapai target 23% pada 2025. Saat ini, bauran energi terbarukan baru mencapai sekitar 13,09% pada 2023, yang masih jauh dari target.

“Mengingat masa bakti kabinet hanya tersisa dua bulan, dalam jangka pendek, Bahlil harus memastikan PLN berkomitmen meningkatkan kapasitas energi terbarukan dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2024. Selain itu, power wheeling harus masuk dalam draft RUU energi baru terbarukan sebagai strategi untuk meningkatkan partisipasi swasta dan BUMN dalam investasi energi terbarukan. Penyelesaian pembahasan RPP kebijakan energi nasional juga harus memastikan target yang selaras dengan Persetujuan Paris,” tambah Fabby.

Fabby juga mengingatkan agar Bahlil memastikan implementasi kemitraan transisi energi yang adil dapat berjalan sesuai rencana. Bahlil perlu memberikan prioritas pada penyiapan daftar proyek energi terbarukan yang layak didanai (bankable) dan mereformasi kebijakan yang menghambat investasi di sektor energi terbarukan.

Lebih lanjut, Bahlil perlu menjamin Pemerintah Indonesia tidak akan mundur dari komitmen transisi energi agar kepercayaan negara-negara mitra tetap terjaga dalam mendukung transisi energi di Indonesia.

“Implementasi JETP membutuhkan konsistensi dan komitmen jangka panjang. Oleh karena itu, menteri ESDM yang baru harus memastikan kesinambungan kebijakan dan menjaga dukungan dari mitra internasional untuk mendorong transisi energi di Indonesia,” tutup Fabby.