Menanti Langkah PDI-P Usai 2 Menterinya Dicopot oleh Jokowi... Penulis JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyebut, ada dua hal yang mengemuka dari reshuffle atau perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) jelang dua bulan lengser. Pertama, ada nuansa politik karena mengganti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Menkumham ) yang tadinya dijabat oleh Yasonna Laoly beralih ke Supratman Andi Agtas. Kemudian, mengganti Menteri Energi, Sumber Daya, dan Mineral (ESDM) Arifin Tasrief ke Bahlil Lahadalia. Diketahui, Yasonna dan Arifin Tasrief adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P ). Sementara itu Supratman adalah kader Partai Gerindra dan Bahlil adalah kader Partai Golkar. Dengan pencopotan dua menteri PDI-P , otomatis menyisakan Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki. "Di sisi menteri yang di- reshuffle menguat dimensi politiknya. Karena menteri-menteri dari PDIP diganti oleh menteri dari Gerindra dan Golkar,” kata Agung kepada Kompas.com, Senin (19/8/2024). Kemudian, Agung mengatakan, di sisi kepala badan yang mengemuka dimensi teknokratisnya. Pasalnya, kepala badan yang diangkat merupakan orang-orang punya rekam jejak yang kuat. Terkait reshuffle tersebut, Agung juga menggarisbawahi perihal adanya upaya menggusur PDI-P dari Kabinet Indonesia Maju karena dianggap berseberangan dengan pemerintahan Presiden Jokowi. "Persis (menggeser PDI-P). Karena PDI-P memilih berseberangan dengan pemerintahan Presiden Jokowi,” ujarnya. Oleh karena itu, menurut Agung, perpolitikan di Tanah Air semakin memanas usai reshuffle. Langkah PDI-P pun dinanti. Apakah tetap berani kritis atau justru mengamankan posisinya. “Satu hal yang kita tunggu dan menjadi pertanyaan fundamental pascareshuffle. Bagaimana respons PDI-P. Apakah semakin keras dan kritis, atau tetap berselancar menimbang posisi menterinya yang lain masih aman,” katanya. Sebagaimana diketahui, hubungan PDI-P dan Jokowi diduga merenggang semenjak Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil Presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Putra sulung Jokowi tersebut diusung oleh Partai Golkar dan akhirnya didukung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM). Padahal, dia tercatat sebagai kader PDI-P. Di sisi lain, PDI-P diketahui mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. Bahkan, Presiden Jokowi hadir saat PDI-P mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) di Istana Batutulis, Bogor, Jawa Barat (Jabar) pada 21 April 2024. Konflik internal tersebut akhirnya tidak bisa lagi ditutupi dari publik saat Prabowo-Gibran dinyatakan sebagai peraih suara terbanyak pada Pilpres 2024, oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Bahkan, kubu Ganjar-Mahfud dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengajukan gugatan sengketa hasil pilpres tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Meskipun, akhirnya gugatan dua kubu tersebut ditolak semuanya oleh MK. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun mengungkapkan bahwa Jokowi bukan lagi bagian dari PDI-P. Hal itu disampaikan Komarudin saat ditanya status Jokowi sebagai kader PDI-P setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan sengketa hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2024 pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. "Ah, orang (Jokowi) sudah di sebelah sana, bagaimana mau dibilang bagian masih dari PDI Perjuangan? Yang benar saja," kata Komarudin ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta pada 22 April 2024. Selain itu, Komarudin mengatakan, Gibran juga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI-P. Menurut Komarudin, keputusan partai mencoret Gibran sebagai kader sudah berlaku sejak resmi menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto. Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.