Sentimen
Positif (99%)
27 Mei 2024 : 15.15
Informasi Tambahan

Event: Pilkada Serentak

Kab/Kota: Senayan

Tokoh Terkait

Dorong Hak Politik Orang Asli Papua, Asosiasi MRP Temui DPD

Beritajatim.com Beritajatim.com Jenis Media: Politik

27 Mei 2024 : 15.15

Jakarta (beritajatim.com) – Asosiasi Majelis Rakyat Papua (MRP) Se-Wilayah Papua mendesak Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk mendorong proteksi hak politik Orang Asli Papua (OAP). Terutama dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Tidak hanya jabatan gubernur dan wakil gubernur saja yang dikhususkan bagi OAP, tetapi juga untuk jabatan bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota.

Aspirasi tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Asosiasi MRP Se-Wilayah Papua dengan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono di Ruang Delegasi DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024).

Koordinator Asosiasi MRP Se-Wilayah Papua Agustinus Anggaibak menyampaikan bahwa aspirasi ini muncul berdasarkan evaluasi bahwa saat ini orang non Papua mendominasi aspek politik di Papua. Data MRP menunjukkan bahwa dari total 355 kursi DPRD di 14 Kabupaten/Kota di Papua, sebanyak 124 kursi diduduki Orang Asli Papua, sedangkan 231 kursi dikuasai orang non Papua.

“Fakta ini menunjukkan ketidakadilan dan ketidakberpihakan pada hak politik Orang Asli Papua,” ujar Agustinus.

Asosiasi MRP menyadari bahwa keputusan terkait Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota, Calon Wakil Walikota harus OAP belum diatur secara tegas dalam Undang-undang. Namun, mereka berharap agar Pemerintah Pusat dan Komisi Pemilihan Umum RI memperhatikan dan menindaklanjuti aspirasi ini.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menanggapi aspirasi tersebut dengan menyatakan akan menindaklanjuti dengan memprosesnya di tingkat Komite I dan berkordinasi dengan para anggota DPD RI dari daerah pemilihan Papua. Selain itu, LaNyalla juga akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Presiden Jokowi.

Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono mengingatkan bahwa jika berkaitan dengan Undang-Undang, semua akan bermuara di DPR RI. Namun, Nono mendukung langkah Asosiasi MRP Se-Wilayah Papua untuk sosialisasi dan audiensi dengan berbagai lembaga negara agar kepentingan masyarakat Papua terakomodasi dengan baik. [beq]

Sentimen: positif (99.4%)