Mojokerto (beritajatim.com) – Dinas Perhutani Provinsi Jawa Timur menggelar Apel Siaga Gabungan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan Tahun 2024 di Lapangan Trawas, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Selasa (22/7/2024). Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan memasuki kekeringan, Agustus-September 2024.

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono mengatakan, Apel Siaga Gabungan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan rutin digelar setiap tahun. “Apel digelar mendekati musim kemarau maka semua brigade, semua satgas, semua satuan, tidak terkecuali. Bukan hanya pasukan inti di Polhut, termasuk relawan dan masyarakat bersiaga,” ungkapnya.

Tahun 2023 lalu. Kasus kebakaran lahan dan hutan di Jawa Timur cukup banyak. Kebakaran lahan dan hutan terjadi di Gunung Arjuno, Welirang, Bromo dan sejumlah tempat. Menurutnya, jika tidak siaga dalam kasus kebakaran lahan dan hutan maka tidak bisa dipadamkan secara kemampuan manual.

“Apel ini digelar juga untuk mengecek kesiapan kita, kesiapan personel, peralatan dan juga strategi. Banyak yang kita dapatkan dari Kementrian KLH, selain peralatan juga kemampuan. Ada sertifikasi, satuan-satuan kita yang ada di Dinas Kehutanan juga dilatih. Kita berkoordinasi dengan BMKG, kita akan masuk kekeringan di Jawa Timur,” katanya.

Jawa Timur akan menghadapi kekeringan di bulan Agustus-September 2024. Saat ini, tegas Pj Gubernur, 90 persen di Jawa Timur sudah tidak terjadi hujan sehingga daerah hutan menjadi daerah yang perlu dilakukan antisipasi saat masuk musim kekeringan. Menurutnya, kesiapsiagaan harus dipastikan.

“Tidak ada kata lain, kita harus siap siaga. Semua satuan betul-betul dalam kondisi on dan peralatan kita tambah, selain itu kita lakukan pencegahan kepada masyarakat karena itu paling utama. Kita fokus bagaimana sosialisasi mencegah kebakaran dan juga masyarakat sekitar serta penegakan hukum,” ujarnya.

Dengan kesiapsiagaan di tahun 2024 tersebut, pihaknya berharap kasus kebakaran lahan dan hutan di Jawa Timur bisa diantisipasi dan berkurang. Pihaknya berharap tidak ada kasus kebakaran lahan dan hutan di Jawa Timur pada tahun 2024 karena langkah antisipasi sudah dilakukan.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Jumali mengatakan, kasus kebakaran lahan dan hutan di Jawa Timur banyak terjadi di area hutan dan kawasan konservasi. “Kawasan konservasi ada dua, Tahura dan Bromo kemarin. Untuk Perhutani, di daerah Ngawi, Madiun dan Taman Nasional Baluran,” jelasnya.

Menurutnya, sejumlah titik tersebut perlu diwaspadai saat kekeringan terjadi di Jawa Timur pada Agustus-September 2024 mendatang. Sementara kasus kebakaran lahan dan hutan di wilayah Mojokerto terjadi pada 2023 lalu adalah di kawasan konservasi yakni di lereng Gunung Arjuno.

Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kementrian Likungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Noer Adi Wardojo menjelaskan, jika kasus kebakaran lahan dan hutan setiap tahun terjadi. “Ada siklusnya karena memang berkaitan dengan musim. Kondisi situasi alamnya memungkinkan terjadi kebakaran tapi yang paling penting adalah kesiapan,” paparnya.

Selain kesiapan, tegasnya, dibutuhkan komitmen dari semua pihak. Menurutnya di Jawa Timur menghadapi kekeringan pada Agustus-September 2024 mendatang dinilai cukup siap dengan digelarnya Apel Siaga Gabungan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan Tahun 2024.

“Kerjasama dan komunikasi yang baik bersama dengan masyarakat itu adalah kunci dan ini adalah bukti bahwa kita sudah melaksanakan ini selama beberapa tahun, tingkat karhutlanya turun. Setiap tahun menurun, ini bukti bahwa kita sudah melakukan dengan baik dan perlu kita tingkatkan kerjasamanya,” urainya.

Menurutnya, identifikasi awal dan masyarakat adalah kunci utama di lapangan. Dalam kasus kebakaran hutan, banyak dampak yang ditimbulkan. Seperti hutan terbakar, satwa terbakar, sumber air kering dan lainnya. Sehingga hal tersebut berdampak pada masyarakat karena lingkungan yang rusak.

“Masyarakatnya juga repot. Ada korban jiwa kadang-kadang, inilah yang kita jaga bersama supaya tidak terjadi dan kesiapan adalah hal penting kalau terjadi kebakaran, kita sigap dan tanggap untuk melakukan pengendalian, pemadaman dan recoverynya. Perusahaan dibawa kendali Pj Gubernur, Kepala Dinas Kehutanan untuk membantu juga,” pungkasnya.

Turut hadir jajaran Kementrian LHK, jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, jajaran Dinas Kehutanan, jajaran delapan kepala daerah yakni Mojokerto, Malang, Ngawi, Jombang, Pasuruan, Probolinggo, Magetan dan Batu, TNI/Polri dan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur. [tin/ian]