Tuban (beritajatim.com) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tuban gelar aksi di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban. Selasa (23/07/2024).

Dalam pantauan Beritajatim.com, aksi tersebut menuntut soal pelayanan kesehatan terhadap orang miskin di Kabupaten Tuban.

Ketua PMII Cabang Tuban, Ahmad Wafa Amrillah mengatakan bahwa pihaknya mendesak Bupati Tuban untuk segera mengevaluasi dan menindak tegas pejabat yang nirinovasi dan nirempati kepada masyarakat miskin, serta tidak mampu memberikan jaminan sosial kepada masyarakat miskin.

“Seperti kemarin ada seorang pasien dari keluarga tidak mampu yang kesulitan mendapat jaminan kesehatan di RSUD Tuban hingga akhirnya meninggal dunia,” kata Ahmad Wafa Amrillah.

Ia juga mendesak Pemkab Tuban untuk melakukan pendataan ulang terkait penerima manfaat bantuan sosial agar tepat sasaran, serta mengecam pejabat yang tidak mampu merealisasikan tugas dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat.

“Kebijakan yang menyangkut kemanusiaan harus menjadi prioritas, bukan karena alasan regulasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pemerintah desa yang dianggap sudah tidak berlaku oleh dinas terkait,” terang dia.

Tak hanya itu, aktivis pergerakan ini juga meminta agar Pemkab Tuban memastikan tidak ada lagi masyarakat miskin yang kesulitan mendapat jaminan sosial dan kesehatan.

“Kemarin juga ada kasus seorang ibu miskin yang tidak bisa membayar biaya persalinan di RSUD yang lagi-lagi hanya karena dalih regulasi karena nama pasien tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS),” bebernya.

Hanya karena hal itu saja, seorang ibu akhirnya tak bisa membawa pulang anaknya karena beban biaya rumah sakit, begitu pula dinas sosial tidak bisa memberikan jaminan sosial kepada pasien tersebut.

“Pada akhirnya apa, si ibu nekat memberikan anaknya untuk di adopsi ke orang lain, ini sebetulnya juga masih banyak kasus lainnya,” kata Wafa.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Tuban Esti Surahmi dan Direktur RSUD Dr Koesma Tuban menemui para pendemo dan mendengar keluhan mereka.

“Soal ibu dan bayi yang tidak sanggup membayar persalinan sudah diatasi oleh Pemkab Tuban,” ungkap Esti Surahmi.

Esti juga menyayangkan perihal berita soal ibu dan bayi, para pendemo langsung bergerak tanpa klarifikasi.

Termasuk Direktur RSUD dr R. Koesma Tuban dr Masyhudi juga menepis tuduhan bahwa tidak ada penelantaran pada pasien karena masalah pembiayaan. Sebab, sang ibu sejak awal ingin bayinya diadopsi oleh orang lain.

“Memang bayi itu tidak dikehendaki tapi tidak tahu. Alhamdulillah dari keluarga besar RSUD ada yang ingin mengadopsi. Sedangkan biaya sebenarnya sudah ditanggung pemerintah tidak ada masalah,” tutup Masyhudi. [ayu/ian]