Bisnis.com, JAKARTA – Rosan Roeslani resmi menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggantikan Bahlil Lahadalia yang berpindah memimpin Kementerian ESDM per hari ini, Senin (19/8/2024). 

Meski tinggal dua bulan masa jabatan Kabinet Indonesia Maju, Rosan nyatanya memiliki sederet tugas rumah atau PR yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan target investasi Rp1.650 triliun pada 2024. 

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Bhima Yudhistira menyampaikan setidaknya terdapat empat PR yang menjadi tanggung jawab mantan wakil menteri BUMN tersebut. 

Pertama, mempercepat realisasi investasi yang masih mangkrak di era Jokowi sekitar Rp149 triliun pada 2024. 

“Meskipun waktunya terbatas karena berganti ke Prabowo, tapi ada waktu mempersiapkan strategi dan pembentukan tim percepatan investasi yang lebih progresif,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (19/8/2024).  

Kedua, meningkatkan promosi investasi yang lebih berkualitas contohnya di sektor ekonomi restoratif, dan energi terbarukan.  

Bhima menyampaikan dengan peningkatan komitmen investasi yang lebih berkualitas diharapkan penciptaan lapangan kerja di daerah bisa lebih baik.

Pasalnya, per semester I/2024, investasi yang masuk senilai Rp829,9 triliun baru menyerap 1,22 juta tenaga kerja di seluruh wilayah.  

Ketiga, kehadiran Rosan diharapkan dapat membantu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memformulasikan belanja perpajakan atau insentif pajak yang tepat sasaran.  

Belanja perpajakan umumnya menyasar tiga sektor prioritas, yakni pariwisata, manufaktur, dan pertanian. 

Belanja tersebut ditujukan untuk jenis pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Diskon tarif, termasuk tax holiday, atau diskon dinamisasi pajak ke bawah tetap akan mendominasi Insentif PPh. Sementara instrumen insentif PPN mencakup PPN ditanggung pemerintah (PPN-DTP). 

“Perlu dipastikan investasi yang mendapat pengurangan pajak berdampak positif ke serapan kerja, hingga dampak positif ke lingkungan sekitar wilayah investasi,” lanjutnya. 

Keempat, melibatkan peran pemda lebih intensif lagi terutama dalam keputusan investasi hilirisasi mineral. 

Bhima melihat bahwa selama ini pemda kurang aktif terlibat di era UU Cipta Kerja padahal efek investasi juga ditanggung oleh pemda. 

Adapun, realisasi investasi mencapai Rp829,9 triliun sepanjang semester I/2024 atau setara dengan 67% dari target Renstra yang sebesar Rp1.239,3 triliun, juga mencapai 50,3% dari target yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar Rp1.650 triliun.