Bisnis.com, JAKARTA – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksi mega proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tak akan menjadi prioritas pembangunan pada masa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Peneliti Indef Izzudin Farras menjelaskan hal itu tercermin dari komitmen anggaran infrastruktur yang mencakup alokasi belanja IKN mengalami penurunan. 

“Itu mencerminkan prioritas anggaran. Di mana, setidaknya kalau di RAPBN turun maka bisa kita baca juga prioritas pembangunan [IKN] ke depan tak seperti IKN beberapa tahun terakhir,” tuturnya dalam Diskusi Publik, Minggu (18/8/2024).

Kendati demikian, Farras menyebut bahwa pembangunan IKN tetap akan berjalan meskipun tak semasif yang terjadi beberapa waktu belakangan. Pasalnya, anggaran yang digelontorkan sendiri juga jauh lebih sedikit.

“Mungkin masih lanjut tapi tak full capacity seperti beberapa tahun terakhir. Karena memang anggarannya cukup untuk turun jauh untuk tahun depan,” tambahnya.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang menjadi salah satu Kementerian teknis yang menangani pembangunan IKN mendapat pagu indikatif pada 2025 sebesar Rp75,63 triliun. 

Angka tersebut susut 50,5% jika dibandingkan dengan pagu TA 2024 yakni Rp149,74 triliun. Alhasil, hal itu berdampak pada alokasi belanja untuk pembangunan IKN yang relatif kecil. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah menyebut porsi yang digelontorkan PUPR untuk mendukung pembangunan infrastruktur IKN pada tahun depan hanya sebesar Rp4,13 triliun.

“Angkanya Rp4,13 triliun yang anggaran PUPR 2025 [untuk IKN] tidak tahu nanti apakah ada tambahan lagi kita gak tau,” jelasnya usai melakukan Konferensi Pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8/2024). 

Padahal, pada 2024 Kementerian PUPR menganggarkan dukungan infrastruktur IKN sebesar Rp35,37 triliun. Artinya, porsi belanja untuk pembangunan IKN yang akan diguyurkan Kementerian PUPR turun 88,32% menjadi Rp4,13 triliun saja.

Namun demikian, Zainal menegaskan pagu anggaran mini tersebut emang kerap terjadi di masa transisi pemerintahan. Dia mengaku Kementerian PUPR juga mendapat alokasi anggaran yang tak jauh berbeda pada awal pemerintahan Presiden Jokowi menjabat.

Hal itu terjadi lantaran dalam rangka proses penyesuaian dengan program-program prioritas pemerintahan baru. Di mana, pada tahun ini Presiden dan Wapres terpilih mengutamakan pengadaan program ketahanan pangan dan energi.

“Tahun depan 2025 Kementerian PUPR telah dialokasikan sebesar Rp75,63 triliun. Ini kurang lebih sama dengan awal pemerintahan Pak Jokowi. Besaran alokasi ini tentu kita akan mengantisipasi dan dukung apa yang menjadi Asta Cita dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih terutama pada ketahanan pangan dan energi,” pungkasnya.