Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Stafsus Presiden, Ari Dwipayana, membantah tuduhan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengaku mendengar rekaman berisi pernyataan Presiden Jokowi. Dalam rekaman itu Jokowi disebut ingin menggunakan hukum dan melakukan pembisikan ke sejumlah lembaga penegak hukum.

"Tidak benar tuduhan yang disebarkan oleh Bapak Hasto Kristiyanto yang menyebutkan Presiden Jokowi menggunakan penegak hukum untuk mengintimidasi pihak-pihak tertentu. Apalagi narasi itu diimbuhi drama pemutaran rekaman video yang disebutkannya sebagai suara Presiden Jokowi," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/8/2024).

Ari menjelaskan rekaman video yang dimaksudkan Hasto merupakan potongan pidato Jokowi saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019, di SICC Sentul, pada 13 November 2019.

"Itu sambutan presiden pada rapat koordinasi bisa diakses secara terbuka dan juga diliput oleh media. Namun, rekaman video pidato presiden tersebut dipotong dan ditampilkan tidak utuh sehingga bisa menimbulkan asumsi dan persepsi yang tidak tepat," jelasnya.

Ari meluruskan, pernyataan Jokowi yang sebenarnya adalah agar tidak ada pihak mana pun yang main-main dan menghalangi agenda besar pemerintah lima tahun ke depan.

"Konteks pernyataan Bapak Presiden dalam acara pada 2019 tersebut adalah agar tidak ada pihak mana pun yang main-main dan menghalangi agenda besar pemerintah lima tahun ke depan, antara lain penciptaan lapangan kerja, memperbaiki kinerja ekspor, dan impor yang semuanya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara," bebernya.

Selain itu, ia juga menyebut Jokowi mengingatkan para penegak hukum agar tidak asal menangkap orang tidak bersalah.

"Bahkan dalam sambutan tersebut, presiden juga mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menjerat orang yang tidak melakukan kesalahan, misalnya pejabat atau pelaku-pelaku bisnis yang sedang berinovasi untuk kemajuan Indonesia," pungkas Ari.