Jakarta, Beritasatu.com - Staf Khusus Presiden Jokowi, Grace Natalie tampak geram terkait tuduhan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengaku mendengar rekaman berisi pernyataan Presiden Jokowi. Dalam rekaman itu, Jokowi disebut ingin menggunakan hukum dan melakukan pembisikan ke sejumlah lembaga penegak hukum.

"Baru kemarin memfitnah Pak Jokowi mau merebut PDIP, hari ini keluar fitnah baru bahwa Pak Jokowi menggunakan penegak hukum untuk mengintimidasi," katanya dalam pernyataan tertulis, Sabtu (17/8/2024).

Grace mengatakan informasi tersebut adalah berita palsu atau hoaks. Ia meminta publik untuk mengecek fakta dari pidato Presiden Joko Widodo yang asli, melalui website Sekretariat Kabinet.

Alih-alih menyebarkan informasi palsu, Grace meminta Hasto untuk berfokus pada kasus Harun Masiku yang saat ini masih diburu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Daripada blunder terus-menerus menyebarkan informasi yang tidak sesuai fakta dan data, mungkin ada baiknya mas Hasto fokus saja ke kasus Harun Masiku," sindir Grace.

Harun Masiku terseret kasus suap terhadap anggota KPU Wahyu Setiawan pada 2019. Dalam persidangan terdakwa penyuap Wahyu, tersebut nama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Sebelumnya, Koordinator Stafsus Presiden, Ari Dwipayana, membantah terkait tuduhan atas Jokowi.

"Tidak benar tuduhan yg disebarkan oleh Bapak Hasto Kristiyanto yang menyebutkan Presiden Jokowi menggunakan penegak hukum untuk mengintimidasi pihak-pihak tertentu. Apalagi, narasi itu diimbuhi drama pemutaran rekaman video yang disebutkannya sebagai suara Presiden Jokowi," kata Ari dalam keterangan tertulis, Sabtu.

Ari menjelaskan rekaman video yang dimaksudkan Hasto merupakan potongan pidato Jokowi saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019, di SICC Sentul, pada 13 November 2019.

"Sambutan presiden pada rapat koordinasi bisa diakses secara terbuka dan juga diliput oleh media. Namun, rekaman video pidato presiden tersebut dipotong dan ditampilkan tidak utuh sehingga bisa menimbulkan asumsi dan persepsi yang tidak tepat," jelasnya.

Ari meluruskan, pernyataan Jokowi yang sebenarnya adalah agar tidak ada pihak mana pun yang main-main dan menghalangi agenda besar pemerintah lima tahun ke depan.

"Konteks pernyataan Bapak Presiden dalam acara pada 2019 tersebut adalah agar tidak ada pihak mana pun yang main-main dan menghalangi agenda besar pemerintah lima tahun ke depan, antara lain penciptaan lapangan kerja, memperbaiki kinerja ekspor, dan impor yang semuanya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara," paparnya.

Selain itu, Ari juga menyebut Jokowi mengingatkan para penegak hukum agar tidak asal menangkap orang tidak bersalah.

"Bahkan dalam sambutan tersebut, presiden juga mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menjerat orang yang tidak melakukan kesalahan, misalnya pejabat atau pelaku-pelaku bisnis yang sedang berinovasi untuk kemajuan Indonesia," pungkasnya.