Dharma-Kun Lolos, Pencatutan NIK Warga Jadi Polemik pada Pilkada Jakarta 2024 Tim Redaksi Ketua Bidang Teknis Penyelenggara KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya, menuturkan bahwa Dharma-Kun sebelumnya tidak lolos tahap verifikasi faktual pertama karena kekurangan 538.178 data dukungan. Dari 721.221 data yang diserahkan Dharma-Kun pada tahap verifikasi administrasi, hanya 183.043 yang memenuhi syarat setelah pengecekan tim verifikator di lapangan. Setelah melakukan perbaikan, mereka berhasil mengumpulkan data dukungan dalam tahap verifikasi administrasi dengan total 826.766 dukungan yang memenuhi syarat dari 933.040 data yang disampaikan. "Dari 826.766 yang lolos verifikasi administrasi, data yang memenuhi syarat ada 494.467 ditotal dengan verifikasi faktual pertama 183.001 menjadi 677.468," jelas Dody. Setelah ini, Dharma-Kun bisa mendaftar sebagai peserta Pilkada Jakarta 2024 jalur independen. Mereka berpeluang melawan bakal calon dari jalur parpol yang dibuka pada 27-29 Agustus 2024. "Dharma-Kun tinggal mendaftar di tanggal 27-29 Agustus 2024. Nanti satu tahap lagi tanggal 19, kami akan umumkan (Surat Keputusan) penetapan pemenuhan syarat dukungan calon perseorangan," ucap Dody. Kendati demikian, sejauh ini belum ada partai politik yang berkonsultasi dengan KPU Jakarta berkait pendaftaran calon yang mulai dibuka pada pekan depan. Namun, KPU Jakarta sudah mempersiapkan tempat serta panitia agar pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur berjalan lancar. "Sampai sejauh ini belum ada, tapi kami dari sisi kepanitiaan sudah membentuk panitia, dan dari sisi tempat sudah didesain lebih baik," ujarnya. Selang sehari setelah Dharma-Kun dinyatakan lolos, kabar pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga Jakarta mencuat di media sosial X. Beberapa pengguna X mengunggah bukti tangkapan layar NIK-nya tercatut untuk mendukung pasangan Dharma-Kun di laman infopemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kompas.com mendapat laporan dari warga Jakarta Selatan, Elisa (bukan nama sebenarnya), yang mengungkapkan bahwa NIK suaminya tercatut untuk mendukung calon independen. "Enggak (dukung), enggak kenal juga. Bahkan kami saja baru tahu kalau ada calon itu," ujar Elisa saat dihubungi Kompas.com, Jumat (16/8/2024). Elisa mengatakan, suaminya, Putra (bukan nama sebenarnya), mengaku kesal karena NIK-nya digunakan untuk mendukung pasangan Dharma-Kun. Terlebih lagi, Elisa dan Putra merupakan aparatur sipil negara (ASN). Keduanya harus mengedepankan netralitas dan dilarang berpihak ke calon kepala daerah tertentu. "Kami kan pegawai pemerintah, dilarang juga kan ikut gitu, enggak boleh setahu kami. Jadi ya kaget saja gitu, suami minta dilaporin saja," jelasnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengungkapkan bahwa NIK kedua anaknya dicatut untuk mendukung bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Anies mengutarakan hal itu melalui akun X-nya, @aniesbaswedan, dan Kompas.com sudah mendapatkan izin untuk mengutip posting itu. Dalam tulisannya, Anies menuturkan bahwa NIK sejumlah timnya juga tercatut sebagai pendukung Dharma-Kun. " Alhamdulillah, KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen :), " kata Anies di akun X-nya, dikutip pada Jumat (16/8/2024). Anies turut mengunggah tangkapan layar dari laman Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menampilkan identitas kedua anaknya tercatat sebagai pendukung Dharma-Kun. Tak ayal, unggahan itu pun ramai dikomentari warganet. Tidak sedikit juga yang mengaku NIK-nya dicatut sebagai salah satu pendukung Dharma-Kun untuk maju pada Pilkada Jakarta 2024. Selain NIK dua anak Anies, NIK milik Komisioner Komnas HAM periode 2017-2020, Beka Ulung Hapsara, juga menjadi salah satu yang dicatut. "KTP saya dicatut, namanya jadi pendukung Dharma-Kun," ujar Beka Ulung Hapsara saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (16/8/2024). Beka pun memperlihatkan tangkapan layar data dirinya dari laman infopemilu.kpu.go.id. Pada halaman itu, tertera pernyataan "Mendukung Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Perseorangan yang Didukung" dan tercantum nama Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abyoto. "Saya tidak pernah berkomunikasi maupun didatangi oleh timnya Dharma-Kun," kata Beka. Terkait pencatutan NIK itu, Dody menuturkan bahwa data NIK yang ada di laman infopemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan data yang tergabung antara verifikasi administrasi (vermin) dan verifikasi faktual (verfak). Di laman infopemilu, kata Dody, ada beberapa data yang lolos dalam tahap verifikasi administrasi tetapi tidak lolos tahap verifikasi faktual. "Ada yang lolos vermin, tapi enggak lolos verfak. Berarti dia tidak mendukung sebenarnya. Tapi verifikasi administrasinya lolos. Nah, itu tercampur di dalam info pemilu tersebut," ucapnya. Karena pencampuran data itu, Dody mengaku sudah mengonfirmasi ke KPU Pusat agar data yang muncul di infopemilu dibedakan. "Kami sudah berikan masukan ke KPU Pusat agar disesuaikan data yang muncul di infopemilu. Tulis saja harusnya data yang sudah lolos verifikasi administrasi dan faktual saja," imbuhnya. Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.