Sentimen
Positif (88%)
17 Agu 2024 : 09.00
Informasi Tambahan

BUMN: Garuda Indonesia

Anggaran Mungil Proyek Ambisius IKN di RAPBN 2025

Bisnis.com Bisnis.com Jenis Media: Ekonomi

17 Agu 2024 : 09.00

Bisnis.com, JAKARTA - Anggaran yang digelontorkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) pada tahun pertama Prabowo Subianto hanya Rp4,13 triliun dari total pagu indikatif Rp75,63 triliun pada 2025. 

Angka pagu indikatif Kementerian PUPR pada 2025 susut 50,5% jika dibandingkan dengan pagu TA 2024 yakni Rp149,74 triliun. 

“Angkanya Rp4,13 triliun yang anggaran PUPR 2025 [untuk IKN] tidak tahu nanti apakah ada tambahan lagi kita gak tau,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah usai melakukan Konferensi Pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Zainal Fatah menjelaskan, rumusan anggaran IKN Rp4,13 triliun untuk akan digunakan untuk mendukung penyelesaian proyek infrastruktur seperti penanganan banjir, jalan dan jembatan, hingga penyelesaian Jalan Tol Akses IKN.

Angka dukungan anggaran untuk pembangunan IKN dari Kementerian PUPR itu berbeda drastis dengan posisi pada 2024. Di mana, Kementerian PUPR menganggarkan dukungan infrastruktur IKN sebesar Rp35,37 triliun pada 2024.

Zainal menegaskan pagu anggaran mini tersebut emang kerap terjadi di masa transisi pemerintahan. Dia mengaku Kementerian PUPR juga mendapat alokasi anggaran yang tak jauh berbeda pada awal pemerintahan Presiden Jokowi menjabat. 

Hal itu terjadi lantaran dalam rangka proses penyesuaian dengan program-program prioritas pemerintahan baru. Di mana, pada tahun ini Presiden dan Wapres terpilih mengutamakan pengadaan program ketahanan pangan dan energi.

“Tahun depan 2025 Kementerian PUPR telah dialokasikan sebesar Rp75,63 triliun. Ini kurang lebih sama dengan awal pemerintahan Pak Jokowi. Besaran alokasi ini tentu kita akan mengantisipasi dan dukung apa yang menjadi astacita dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih terutama pada ketahanan pangan dan energi,” pungkasnya.

Pusat Kekuatan Baru

Dalam acara yang sama, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menyinggung proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dalam pidatonya di agenda pembukaan Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD pada Jumat (16/8/2024). 

Ketua MPR Bambang SoesatyoPerbesar

Bambang menuturkan IKN bakal menjadi sumber sejarah baru bagi Indonesia yang perlu diwujudkan untuk menjadi pusat kekuatan dan inspirasi bagi seluruh Masyarakat Indonesia.

“IKN bukan sekedar sebuah nama atau lokasi di peta, tapi sebuah halaman kosong dalam buku sejarah kita yang menunggu kita tulis dengan cerita kebanggaan, keberhasilan, dan cinta yang tak berkesudahan,” kata Bambang di Jakarta, Jumat (16/8/2024). 

Dia juga menegaskan bahwa konstruksi IKN bukan hanya sekedar membangun dan mewariskan sebuah kota. Melainkan, mewariskan harapan dan cita-cita yang perlu untuk dilanjutkan semangatnya hingga ke generasi selanjutnya. 

Terakhir, dia juga berharap bahwa IKN dapat menjadi denyut jantung bangsa yang akan membawa Indonesia ke tempat yang lebih gemilang. 

“Berpindah alamat ke hutan belantara, menapak langkah membangun asa. IKN jadi Ibu Kota Negara, semangat baru untuk Indonesia Raya,” tutup Bambang.

Sebagai informasi, upacara peringatan HUT ke-79 RI bakal perdana dilaksanakan di IKN pada 17 Agustus 2024, esok hari. 

Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono menjelaskan, kegiatan Upacara HUT RI ke-79 di Nusantara akan dilakukan dengan tata upacara militer (TUM).

“Kegiatan 17 Agustus di dua titik lokasi. Di Istana Jakarta ada kegiatan, di Istana IKN juga kegiatan,” tuturnya.

Sementara itu, Sumbu Kebangsaan Barat yang akan menjadi lokasi Upacara HUT ke-79 RI dipastikan telah rampung sepenuhnya.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H. Sumadilaga menjelaskan sejumlah sarana dan prasarana lain juga akan difungsionalkan untuk mendukung akomodasi para tamu undangan.

"Pendukung fungsi kepresidenan dan Setneg nanti pada 17 [Agustus 202] beberapa lantai di bawah Kemensetneg bisa dimanfaatkan," jelasnya. 

Salah Desain

Sementara itu, beberapa waktu lalu kantor Presiden atau Istana Garuda di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tengah ramai diperbincangkan. Pasalnya, bentuk Garuda yang telah selesai dibangun dinilai berbeda dengan desain.

Mulanya, desain bilah garuda kantor Presiden RI di IKN menampilkan siluet garuda yang gagah dengan kepala tegak menengadah. Namun, usai 4.650 bilah terpasang, bentuk kepala garuda tampak menunduk.

Desainer atau perancang Istana Garuda di IKN, Nyoman Nuarta menjelaskan perubahan siluet garuda di Kantor Presiden itu dilakukan bukan tanpa alasan.

Hal itu dilakukan guna menekankan arti bahwa sang garuda merunduk dan sayapnya tampak memeluk, menggambarkan makna bahwa Burung Garuda sebagai Lambang Negara sedang melindungi bangsa Indonesia.

"Kalau Garuda ngedongak, sombong dong. Terserah lah itu image orang. Saya buat sayapnya itu memeluk seperti melindungi," kata Nyoman dikutip dari Antara, Rabu (14/8/2024).

IKNPerbesar

Nyoman menegaskan bahwa desain Istana Garuda melibatkan 44 orang ahli, demi menciptakan aspek keamanan dan ketahanan bangunan yang akan menjadi simbol nasional tersebut.

Telan Biaya Rp1,56 Triliun

Desain Garuda pada istana presiden di IKN juga sempat ramai dikritik dan dianggap mirip kelelawar karena berwarna hitam legam. Menanggapi kritik tersebut, Plt. Kepala Otorita IKN sekaligus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa tampilan Garuda pada Istana Kepresidenan di IKN nantinya akan seperti patung Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Bali.

Basuki mengatakan bahwa berdasarkan penuturan desainer Istana Garuda Nyoman Nuarta nantinya bangunan istana presiden itu akan dilapisi cairan dan ketika terkena proses oksidasi akan berubah warnanya menjadi hijau.

Sebagai informasi, saat ini pembangunan Istana Garuda yang merupakan Kantor Presiden di IKN rampung dilakukan. Bahkan Istana Garuda juga sudah digunakan untuk pelaksanaan Sidang Kabinet Paripurna di IKN yang dilakukan pada Senin, (12/8/2024).

Adapun, pelaksana konstruksi Kantor Presiden di IKN yakni PT PP - Wika KSO dengan total alokasi anggaran sebesar Rp1,56 Triliun dan bersumber dari APBN.

Hanya saja, hingga saat ini tidak diketahui secara pasti berapa biaya pengadaan Bilah Garuda secara khusus yang belakangan ramai disorot.

Sentimen: positif (88.6%)