FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu, mengomentari polemik terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga Jakarta yang dicatut sebagai pendukung calon gubernur DKI Jakarta.

Menurutnya, tindakan tersebut sudah terlalu terang-terangan dan kasar, menggambarkan ketidakjujuran dalam proses pemilihan.

"Mainnya sudah terlalu kasar," kata Said Didu dalam keterangannya di aplikasi X @msaid_didu (16/8/2024).

Said Didu menilai bahwa praktik ini mencederai integritas demokrasi dan mencerminkan cara-cara yang tidak etis dalam politik.

Said Didu mendadak mengeluarkan responsnya setelah salah seorang warga DKI Jakarta menjadi korban.

Warga yang diketahui bernama Imad ini menceritakan bahwa dirinya kaget usai melihat NIKnya terdaftar sebagai salah satu pendukung bakal Cagub DKI Jakarta.

"Warga Jakarta cek KTP lo pada sekarang! gua gak tau ini siapa dan gua gak pernah merasa daftarin dukungan gua ke orang ini," ujar Imad melalui akunnya bernama @ayamdreampop.

Ia pun melancarkan protesnya dengan menandai akun resmi Dukcapil Jakarta dan pelaksana Pilkada KPU DKI Jakarta.

"Tiba-tiba NIK gua dicatut sebagai pendukung dua orang ini buat maju jadi Cagub DKI? yang bener aja lah Dukcapiljakarta, KPU DKI Jakarta," tandasnya.

Untuk diketahui, Imad tercatat sebagai salah satu pendukung pasangan Komjen Pol. (Purn). Dr. (H.C). Drs. Dharma Pongrekun dan Dr. Ir. R. Kun Wardana Abyoto yang dikabarkan akan maju melalui jalur independen.

Sebelumnya, KPU telah memberikan pembaruan terkait proses pendaftaran bakal pasangan calon (bapaslon) yang maju melalui jalur independen untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) pada Pilkada serentak 2024.