Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menyoroti kinerja APBN sebagai salah satu instrumen yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk soal penyebab penarikan utang yang sangat besar.

Dia menyampaikan APBN terpaksa harus mengalami koreksi yang sangat dalam atas ruang fiskal, untuk dapat menangani berbagai urusan kebutuhan rakyat. Adapun, penurunan penerimaan perpajakan, dan kebutuhan belanja subsidi meningkat sangat besar.

"Sehingga pilihan pahit yang kita tempuh dengan penarikan utang yang sangat besar," ujarnya dalam Pidato Kenegaraan Nota Keuangan dan RAPBN 2025 di Gedung DPR/MPR Senayan.

Walaupun demikian, Puan menyampaikan ucapan terimakasihnya atas gotong royong, kerja bersama seluruh pemangku kepentingan; DPR RI, Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, TNI, POLRI, BUMN, Swasta, UMKM dan seluruh rakyat, perekonomian nasional berangsur pulih.

"Hal ini patut kita syukuri bersama, karena banyak pengalaman negara lain belum sepenuhnya pulih apalagi ekonominya dapat tumbuh 5 persenan tiap tahun," katanya.

Sebelumnya, Puan menyebut selama lima tahun terakhir, Indonesia sebagai bangsa dan negara, seperti berlayar menghadapi terpaan badai gelombang pasang surut yang tidak pernah berhenti.

Hal ini lantaran Pandemi Covid 19, konflik geopolitik regional antar negara, ketegangan geopolitik yang meluas hingga ke Timur Tengah, krisis pangan, krisis energi global, serta gejolak ekonomi global berdampak langsung terhadap kehidupan sebagai bangsa dan negara.

"Ketahanan kesehatan, sosial, pangan, energi, ekonomi, bahkan kehadiran pemerintahan dalam menyelamatkan kehidupan rakyat pun, seolah diuji," ucapnya.