Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan buku catatan agenda partai PDIP yang dimilikinya masih dalam status barang sitaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasto telah meminta kepada Dewan Pengawas KPK untuk segera mengembalikan buku tersebut karena berisi informasi penting terkait partai, termasuk mengenai Pilkada 2024.

“Kami telah mengajukan permohonan kepada Dewan Pengawas KPK untuk mengembalikan dokumen ini karena berisi informasi krusial tentang partai,” jelas Hasto Kristiyanto saat konferensi pers di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Menurut Hasto, penyitaan buku tersebut merupakan bentuk intervensi hukum dalam konteks Pilkada. Ia menduga adanya upaya untuk mengatur calon kepala daerah di beberapa wilayah strategis yang menjadi kepentingan penguasa.

“Buku ini memuat informasi rahasia terkait Pilkada dan arahan-arahan dari Ibu Megawati Soekarnoputri. Ini adalah dokumen milik partai yang juga terkait dengan komunikasi dari Ibu Mega,” tambahnya.

Hasto juga menilai penyitaan buku tersebut merupakan bagian dari upaya pengambilalihan PDIP, baik secara langsung maupun tidak langsung. Meski demikian, Hasto enggan menyebutkan sosok-sosok yang diduga terlibat dalam upaya pengambilalihan tersebut.

“Ada upaya-upaya pengambilalihan PDI Perjuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Apa yang menjadi rumor saat ini bisa saja terbukti di kemudian hari,” ujarnya.

“Teman-teman pers tentu bisa merasakan adanya konsolidasi kekuasaan. Bahkan ada sosok penting yang tampaknya menjalankan perintah dari pemimpin tertentu,” sambung Hasto.