Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan proses renovasi Kawasan Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, akan rampung pada tahun ini.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Zainal Fatah, menuturkan hal itu dilakukan dalam rangka merealisasikan perubahan fungsi Wisma Atlet Kemayoran dari Rumah Sakit Darurat Covid-19 menjadi rumah susun (rusun) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Tahun ini selesai [renovasinya], insya Allah selesai lah,” kata Zainal saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (14/8/2024).

Adapun, lingkup renovasi yang saat ini tengah dikerjakan sebatas memastikan sejumlah sarana dan prasarana di Wisma Atlet kembali berfungsi secara optimal usai digunakan menjadi RS Darurat pada beberapa waktu lalu. 

Apabila telah sepenuhnya rampung, nantinya Wisma Atlet tersebut akan dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) PPK yang berada di bawah naungan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

“Iya akan dikelola Setneg, karena tanahnya itu tanah setneg, HPL-nya [Setneg],” tegasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa Wisma Atlet Kemayoran yang dulu dibangun dengan uang negara senilai Rp3,9 triliun bakal dialihfungsikan menjadi rusun ASN.

Sri Mulyani mengaku telah melakukan pembahasan dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengenai mekanisme pengelolaan pada 10 tower dengan total hunian mencapai 7.426 unit tersebut.

"Wisma Atlet Kemayoran dibangun tahun 2016—2017 dengan total biaya Rp 3,9 Triliun dan digunakan dalam Asian Games 2018 dan Para Games 2018,” ungkapnya dalam unggahan Instagram @smindrawati. 

Sri Mulyani melanjutkan bahwa rencana penggunaan Wisma Atlet tidak terbatas untuk rusun ASN, namun juga dapat menghasilkan profit lainnya (commercially viable) seperti untuk penginapan dari berbagai event internasional. 

Dia menekankan, hal ini dilakukan guna mendorong aktivitas positif bagi lingkungan dan sekaligus menghindarkan biaya pemeliharaan dan pemilikan asset yang justru membebani negara.