Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) menyatakan masih harus mempertimbangkan beberapa hal terkait pensiun dini PLTU Suralaya.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Rachmat Kaimuddin mengatakan, pihaknya masih harus menghitung beberapa hal terkait PLTU Suralaya seperti nilai buku dan pengganti sumber listrik ketika PLTU tersebut ditutup.

“Tapi Pak Luhut sudah suruh saya, kan pastinya [hitung] nilai bukunya, terus yang kedua misalnya kalau ini hilang, listriknya mau diganti dari mana, biayanya seperti apa dan hal-hal teknis lainnya,” kata Rachmat dalam acara IDX Channel ESG 2024, Rabu (14/8/2024).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pihaknya sedang mempertimbangkan penghentian operasi lebih cepat PLTU Suralaya di Cilegon, Banten terkait dengan indeks polusi udara Jakarta.

Luhut menilai bahwa dengan menutup PLTU di barat Pulau Jawa ini bakal membuat indeks polusi di Jakarta berkurang.

“Jika kita menutup Suralaya, saya pikir bagian dari transisi energi yang adil, ini juga bisa mengurangi mungkin 50 atau 60 poin indeks kualitas udara di Jakarta,” ujarnya.

Selain dengan suntik mati PLTU Suralaya, Luhut mengatakan bahwa pemerintah juga bakal memasifkan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) guna menekan polusi di Jakarta.

PLTU Suralayaterletak di Kecamatan Pulomerak, Cilegon, Banten. PLTU ini memiliki total kapasitas pembangkitnya sebesar 3.400 megawatt (MW).

PLTU yang dikelola oleh anak usaha PT PLN, yaitu PT PLN Indonesia Power (PLN IP) memiliki tujuh unit pembangkit untuk memenuhi listrik di pulau Jawa. PLTU Suralaya diketahui merupakan salah satu PLTU tertua dan terbesar di Indonesia.