Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini angkat bicara terkait kontroversi anggota pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka) yang melepas hijab saat pengukuhan dan pengibaran bendera. Jazuli menilai Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Paskibraka telah menuai polemik dan protes luas dari masyarakat, khususnya dari kalangan pelajar muslimah.

"Keputusan kepala BPIP ini jelas kebablasan dan mencerminkan ketidakpahaman terhadap Pancasila dan UUD 1945," ujar Jazuli dalam pernyataannya kepada wartawan pada Rabu (14/8/2024).

Jazuli mengungkapkan imbas dari keputusan kepala BPIP itu, sebanyak 18 anggota paskibraka terpaksa melepas jilbab mereka saat pengukuhan dan pengibaran bendera pusaka pada hari kemerdekaan. Padahal, menurut Jazuli, selama ini jilbab tidak pernah menjadi penghalang bagi paskibraka dalam melaksanakan tugas mereka.

"Bahkan, pada tahun-tahun sebelumnya, terdapat paskibraka berjilbab yang membawa baki bendera pusaka," ungkapnya.

Jazuli juga mengingatkan keputusan ini berpotensi mendiskriminasi pelajar berjilbab dalam menjadi paskibraka sebagai bentuk ekspresi nasionalisme.

"Miris sekali lembaga yang membina Pancasila justru tidak memahami Pancasila dan konstitusi. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing," jelas Jazuli.

Jazuli menegaskan bahwa jilbab bukanlah aksesori yang bisa dilepas dan dipakai begitu saja.

"Jika ada keputusan seperti ini, maka harus dibatalkan karena mencerminkan pelanggaran hak beragama. Fraksi PKS meminta agar keputusan kepala BPIP itu segera dibatalkan dan hak paskibraka untuk mengenakan jilbab saat pengibaran bendera di hari kemerdekaan dikembalikan," pungkasnya.