Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa meyakini, Indonesia telah berada di jalan yang tepat untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

Menurut Suharso, kedaulatan pangan dapat digapai oleh Indonesia yang memiliki sumber daya pangan melimpah.

"Ke depan kalau bisa tidak hanya untuk kebutuhan kita soal pangan, tetapi kita juga harus berorientasi, kita menjadi pengekspor pangan," ujar Suharso saat ditemui setelah acara Investor Daily Roundtable di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Dikatakan Suharso, untuk mewujudkan kedaulatan pangan, Indonesia harus melakukan langkah demi langkah dimulai dari menciptakan ketahanan pangan. Namun, dia tak menampik bahwa misi tersebut bukan pekerjaan mudah.

Ketahanan pangan nasional yang belum tercapai dapat dilihat dari upaya-upaya impor yang masih dilakukan oleh pemerintah. Misalnya, untuk menjaga stabilitas pangan, pemerintah mengimpor beras sekitar 3 juta ton senilai Rp 28 triliun pada 2023. Tak hanya beras, komoditas lainnya pun masih diimpor oleh pemerintah.

"Contohnya gula. Indonesia dahulu adalah eksportir gula. Di zaman kolonial kita bahkan menjadi salah satu produsen gula tertinggi di dunia. Lama-lama turun kita menjadi importir gula. Brasil hari ini adalah eksportir gula. Persoalan seperti ini masih bertahan," ungkapnya.

Pemerintah, lanjut Suharso, paham bahwa perspektif terhadap impor harus diubah. Sebab, impor hanya solusi jangka pendek untuk menjaga ketahanan pangan. Pemerintah pun sudah bergerak menjalankan rencana jangka panjang untuk kemandirian pangan.

Bukan hanya agar Indonesia mencapai ketahanan pangan, melainkan juga mewujudkan kedaulatan pangan sehingga angka ekspor dapat melejit. Mengenai misi tersebut, Suharso menyebut pemerintah telah menyiapkan peta jalan melalui Kementerian Pertanian untuk mewujudkannya. 

Kementerian Pertanian telah memiliki peta jalan 2025-2029. Pada 2029, Indonesia diharapkan menjadi lumbung pangan dunia. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah program food estate yang dilakukan secara bertahap dengan membuka lahan baru di Kalimantan dan Papua.

Selain itu, persoalan distribusi pupuk, pengembangan bibit, sistem irigasi, jalur distribusi, mekanisasi, dan teknologi  pertanian juga terus ditingkatkan.

"Kita akan dorong kembali misalnya food estate. Dalam hal ini penyediaan pencetakan sawah yang secara sistematis. Secara bertahap dimulai dengan 250.000 hektare. Kemudian, mudah-mudahan akan bertambah menjadi sekitar 8-9 juta hektare," terangnya.

Suharso meyakini, jika peta jalan tersebut dijalankan dengan displin dan teratur, maka Indonesia akan sampai pada titik kedaulatan pangan. Dia juga menyebut kedaulatan tersebut akan berdampak positif terhadap berbagai sektor, termasuk mensejahterakan para petani.

"Jadi kalau kita hanya bicara hanya untuk mengatasi apa yang kita butuhkan hari ini, maka skalanya akan seperti itu, tetapi kalau kita mengatakan bahwa kita ingin menjadi nomor satu lagi. Be number one, hasilnya akan beda," ucapnya.