Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menyebut penyusutan luas lahan pertanian akibat alih fungsi lahan sudah mengkhawatirkan karena berdampak pada produksi bahan pangan. Untuk itu, pemerintah tengah menyiapkan beberapa strategi untuk mencegah penyusutan lahan pertanian.

Deputi I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan menuturkan pemerintah daerah akan didorong menerbitkan aturan yang mencegah alih fungsi lahan itu. Aturan tersebut meliputi Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), serta penegakan hukum tentang Lahan Sawah Dilindungi (LSD) sebagaimana diperintahkan Peraturan Presiden tentang pengendalian alih fungsi lahan.

"Saya usul Pemda yang belum menerbitkan diabsen karena ini bagian penting jangan sampai alih fungsi lahan berlangsung cepat,"

kata Ferry dalam acara Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Wilayah Jawa, Rabu, (14/8/2024).

Selain itu, Ferry mengatakan pemerintah juga akan mendorong implementasi urban farming. Dia mengatakan di beberapa daerah, pertanian perkotaan telah banyak membantu ketersediaan pangan untuk masyarakat.

"Di DKI sudah sangat advance, kalau daerah lain di Jawa kita juga terus dorong," kata Ferry.

Ferry menambahkan pemerintah juga akan memperkuat ekstensifikasi atau memperluas lahan pertanian. Di antaranya dengan menambah lahan baru dan optimalisasi lahan, termasuk lahan tidur dan pencetakan sawah baru.

Ketiga adalah penguatan intensifikasi melalui penerapan teknologi yang didukung saprotan dan mekanisasi sarana-prasarana pertanian, termasuk pompanisasi yang terintegrasi dengan sumber air.

Sebelumnya, pemerintah mencatat luas lahan pertanian di Indonesia semakin lama semakin menyusut. Diperkirakan ada sekitar 100 ribu hektare lahan sawah yang hilang setiap tahun akibat alih fungsi lahan. Punahnya lahan pertanian ini tentu mengancam ketahanan pangan Indonesia.

Tak hanya produksi pangan, hilangnya lahan pertanian juga mengancam mata pencaharian banyak petani. Hal itu terlihat dengan meledaknya jumlah petani gurem selama 10 tahun terakhir. Petani gurem adalah petani yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektare.

Sensus pertanian yang dilakukan Badan Pusat Statistik mencatat jumlah petani gurem meningkat 21% dalam 10 tahun terakhir. Provinsi Jawa Timur mencatat jumlah tertinggi dengan 4,55 juta petani gurem, diikuti oleh Jawa Tengah dan Jawa Barat yang masing-masing memiliki 3,53 juta dan 2,62 juta petani gurem.

Tingginya jumlah petani gurem ini menunjukkan bahwa banyak petani di Indonesia masih berjuang dengan keterbatasan lahan, yang berdampak langsung pada produktivitas dan kesejahteraan mereka.

Data BPS tahun 2021 menyebut alih fungsi lahan sawah nasional bervariasi antara 60.000-80.000 hektar hektar per tahun. Jika indeks panen padi yang beralih fungsi antara 2,5-3% dengan produktivitas rata-rata 6 ton Gabah Kering Giling atau GKG/hektare, maka dalam lima tahun lahan sawah yang beralih fungsi antara 300.000-400.000 hektar dengan kehilangan hasil padi mencapai 1,8 juta ton-2.4 juta ton GKG.

(Rosseno Aji Nugroho/haa)