Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dikabarkan akan melakukan reshuffle kabinet Indonesia Maju di akhir masa jabatannya. Reshuffle kabarnya akan dilakukan pada pekan ini.

Berdasarkan informasi yang beredar, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly akan digantikan dengan Supraman Andi Agtas. Supratman merupakan Politisi Partai Gerindra.

Sementara itu, Yasonna sendiri merupakan Politisi PDI Perjuangan (PDIP). Dia telah menjabat sebagai Menkumham sejak 2014 atau periode pertama kepemimpinan Jokowi.

Kemudian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dijabat Siti Nurbaya sejak 2014 akan digantikan oleh kader Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Antoni. Siti sendiri merupakan menteri dari Partai NasDem.

Lalu, Arifin Tasrif akan kabarnya juga akan dicopot dari jabatan Menteri ESDM dan digantikan oleh Bahlil Lahadalia. Sedangkan, jabatan Menteri Investasi yang dijabat Bahlil akan diisi Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani.

Liputan6.com mencoba mengkonfirmasi isu reshuffle kabinet tersebut kepada Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. Namun, tak ada tanggapan.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono hanya menjawab singkat. Ia menyebut belum ada kabar sejauh ini.

"Belum. Besok dikabarin," ucap Heru saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi isu dirinya akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet Indonesia Maju, salah satunya dengan menunjuk Bahlil Lahadalia menjadi Menteri ESDM. Alih-alih menjawab, Jokowi justru kembali bertanya asal isu Bahlil menjadi Menteri ESDM.

"Katanya siapa? Katanya siapa? Katanya siapa," ujar Jokowi kepada wartawan di JCC Senayan Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Dia tidak membenarkan maupun membantah kabar Bahlil menjadi Menteri ESDM. Jokowi mengatakan dirinya tidak ingin menjawab isu tersebut.

"Kalau isu tidak usah saya jawab," ucapnya.

Kendati begitu, Jokowi membuka peluang dirinya melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Menurut dia, reshuffle kabinet Jokowi akan dilakukan sesuai kebutuhan.

"Ya bisa saja kalau diperlukan. Kalau diperlukan," kata Jokowi.