Bisnis.com, JAKARTA - DPR mengkritik pemerintah yang dinilai menghamburkan anggaran hanya demi seremonial HUT Kemerdekaan RI yang digelar di dua lokasi yaitu Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan DKI Jakarta.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, Netty Prasetiyani Aher mengatakan bahwa bengkaknya anggaran seremonial HUT RI bukan sesuatu yang wajar di tengah kondisi perekonomian sulit akibat badai PHK.

"Mengapa negara justru menghamburkan uang untuk seremoni," tuturnya di Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Dia meyakini bengkaknya anggaran untuk seremonial HUT RI tersebut disebabkan oleh biaya transportasi dan akomodasi yang sangat besar untuk para tamu undangan. 

“Tentu saja biayanya bengkak karena infrastruktur juga belum siap tapi sudah dipaksakan untuk membuat acara di IKN. Apakah demi gengsi semata maka uang negara dikeluarkan jor-joran,” katanya.

Netty mendesak pemerintah agar bisa fokus pada penyelesaian berbagai persoalan dan pekerjaan rumah (PR) di masyarakat akibat lesunya pertumbuhan ekonomi.

"Saat ini kita tengah menghadapi badai pemutusan hubungan kerja yang pasti bisa berdampak pada perekonomian masyarakat. Bukankah ini lebih prioritas untuk ditanggulangi," ujarnya. 

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, telah terjadi PHK bagi 101.536 karyawan pada Januari hingga Juni 2024. Jumlah pekerja yang terdampak PHK diperkirakan akan terus meningkat hingga akhir 2024.