Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) 2024 Kategori Utama dari Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atas tercapainya target 98,78 persen kepesertaan BPJS Kesehatan.

Penganugerahan penghargaan kepada kepala daerah tingkat satu dan dua seluruh Indonesia ini dihadiri oleh Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Kamis.

Acara dikemas dalam tema "Satu Dekade Program JKN-KIS untuk Negeri sebagai Wujud Nyata Komitmen Pemerintah Daerah dalam Memberikan Perlindungan Kesehatan bagi Masyarakat Indonesia".

 

Wali Kota Jakarta Timur (Jaktim) M Anwar menyebutkan bahwa keaktifan atau pembayaran premi juga menjadi bagian dari penilaian. "Sehingga Jakarta Timur mendapatkan penghargaan kategori utama," kata Anwar.

 

Dengan adanya pemberian penghargaan ini, Anwar berharap BPJS Kesehatan bisa meningkatkan kualitas pelayanannya pada masyarakat.

 

Kepala BPJS Kesehatan Jakarta Timur Dasrial saat memberikan keterangan pers terkait raihan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) 2024 Pemkot Jaktim dengan Kategori Utama di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Kamis (8/8/2024). ANTARA/Syaiful Hakim

Kepala BPJS Kesehatan Jakarta Timur Dasrial mengucapkan terima kasih pada jajaran pemerintah kota yang telah mendukung program BPJS kesehatan. "Selamat kepada Pemkot Jaktim atas capaian ini," ujarnya.

 

Dia menuturkan dari 3,4 juta penduduk Jakarta Timur, sebanyak 98 persen lebih sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan.

 

"Masih ada 1,5 persen yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan. Kalau mereka warga tidak mampu, akan diusulkan sebagai penerima bantuan iuran (PBI) APBD/APBN," katanya.

 

 

Karena itu, BPJS Kesehatan Jaktim akan mengejar target kepesertaan 100 persen dengan dukungan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Jaktim.

 

BPJS Kesehatan Jakarta Timur juga akan gencar melakukan sosialisasi kepada peserta BPJS Kesehatan yang tidak aktif (vakum).

 

Dari jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan (98, 78 persen) di Jaktim, sekitar 7 persennya sudah tidak aktif. "Kami terus melakukan sosialisasi agar mereka kembali aktif. Kalau tertunggak kan, tidak bisa mengakses BPJS Kesehatan," tuturnya.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024