Suasana di kantor DPP Partai Golkar pasca pengunduran diri Airlangga Hartarto (Sumber : Elshinta Heru Lianto)

Airlangga Hartarto mundur

Pengamat: Jokowi membutuhkan kekuatan besar mengawal Prabowo dan Gibran Dalam Negeri    Nandang Karyadi    Minggu, 11 Agustus 2024 - 19:58 WIB

Elshinta.com - Pengunduran diri Airlangga Hartarto dari kursi Ketum Partai Golkar dikaitkan dengan invisible hand.  Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menyatakan, jika invisible hand dimaksud sebagai kekuatan besar, maka Hal itu mengacu pada Presiden Jokowi. Menurutnya Jokowi membutuhkan kekuatan pada periode mendatang untuk mengamankan kepentingan atau legacy-nya.

"Periode ke depan, Jokowi memerlukan kekuatan besar mengawal Prabowo Subianto, mengamankan kepentingan presiden tetap berjalan. Meski ada Gibran sebagai Wakil Presiden, tapi keputusannya tidak kuat," kata Dedi kepada Radio Elshinta, Minggu (11/08/2024).

Menurutnya, pengunduran diri Airlangga Hartarto adalah sebagai bentuk loyalitas Airlangga pada Jokowi dan untuk mengawal Gibran.

"Loyalnya Airlangga itu salah satunya mengikuti instruksi baru yakni keluar dari kursi Ketum Golkar. Menjadi tameng bagi Gibran, itu rasional kalo Jokowi butuh parpol untuk menjamin Gibran tidak bermasalah sampai 1 periode ke depan. Kenapa butuh jaminan itu, karena masuknya Gibran bermasalah, mulai dari polemik di MK dan segala macam. Kalau Jokowi lengser, tidak ada yang tahu juga, kalo keluarga Jokowi mulai 'dibersihkan' oleh rezim yang baru," ungkapnya.

Menurut Dedi, mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketum Golkar, bukan hal sederhana.  Pasalnya, Airlangga sukses memimpin Partai Golkar, hingga meraih lima besar suara nasional pada Pileg 2024.  Airlangga relatif diterima secara luas di internal partai, dan bisa mengakomodir kepentingan banyak pihak. Bahkan dirinya masih berpeluang memimpin kembali partai pohon beringin tersebut.

Selama memimpin Partai Golkar, Airlangga pernah digoyang isu dugaan perselingkuhan hingga isu dugaan korupsi, namun bisa ditepis.

"Kalo persoalan kasus-kasus tertentu, Airlangga sudah merasakan, bagimana Airlangga dipanggil Kejaksaan, hingga kasus pribadi dengan sosok perempuan yang sempat muncul. Terbukti Airlangga bisa melaluinya. Ini tidak bisa jadi alasan hanya urusan biasa, ada hal-hal besar yang memengaruhi keputusan Airlangga (kekuatan eksternal)," ungkap Dedi.

Hingga Minggu sore (11/08/2024), pantauan reporter Elshinta Heru Lianto di Kantor DPP Partai Golongan Karya belum terlihat kegiatan Pimpinan Partai melakukan keterangan pers, pasca pengunduran diri Airlangga Hartanto.

Seperti diberitakan sebelumnya Airlangga Hartarto menyatakan pengunduran diri terhitung mulai Sabtu malam 10/8/2024 melalui video resmi.

"Maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan yang Maha Besar, maka dengan dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar,” demikian keterangan yang disampaikan melalui video resminya, Minggu (11/8/2024).

Sementara itu saat wawancara di Radio Elshinta Minggu sore (11/8/2024) Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Golkar Zulfikar Arse Sadikin menyatakan, Partai Golkar akan menjalankan mekanisme organisasi untuk memilih ketua umum baru, yang rencananya digelar Desember mendatang atau bisa lebih cepat.

"Tertinggi itu Munas, kita lihat di rapat pleno bagaimana, bisa jadi dipercepat, karena dari sisi periode sudah lima tahun. Kita lihat plenonya. kita undang juga provinsi-provinsi melakui rapimnas, nanti akan diputuskan langkah-langkah menuju Munas," jelas Arse dalam wawancara di Radio Elshinta.

Muncul sejumlah nama dari kader internal partai Golkar yang diagadang gadang akan menggantikan Airlangga. Di antaranya Agus Gumiwang, Bahlil Lahadalia, hingga Cawapres Terpilih Gibran Rakabuming Raka. (Anr/Nak)

Sumber : Radio Elshinta