Jakarta (ANTARA) -

Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI untuk mengimplementasikan sekolah gratis bagi warga yang bersekolah di swasta pada 2025.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan pihaknya menyoroti ketimpangan akses pendidikan yang terjadi antara sekolah negeri dengan sekolah swasta.

 

Menurut dia, peserta didik di sekolah negeri mendapatkan pendidikan gratis, sedangkan yang di sekolah swasta harus membayar.

 

Sebaliknya, mayoritas siswa yang bersekolah di swasta di Jakarta justru dari kalangan keluarga kurang mampu, tetapi mereka harus membayar biaya sekolah.

"Fakta hari ini juga siswa-siswa yang bersekolah di sekolah swasta yang tidak gratis tersebut, khususnya yang tingkat (grade) 1, 2 dan 3, mereka 100 persen berasal dari keluarga kurang mampu dan harus membayar sekolah," katanya.

 

Sekretaris DPD Partai Golkar DKI Jakarta itu menilai program ini bukan hanya sebuah usulan, tetapi sudah menjadi tuntutan wajib yang harus diwujudkan.

 

Basri juga menyoroti kasus-kasus di mana anak-anak terpaksa dipulangkan atau ijazah mereka ditahan karena orang tua mereka tidak mampu melunasi tunggakan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) di sekolah swasta.

 

Dengan adanya program ini, diharapkan kasus-kasus semacam ini tidak akan terjadi lagi.

Selain itu, Basri mencatat bahwa program sekolah gratis ini sudah berhasil diwujudkan di beberapa daerah lain di Indonesia.

  Dia pun mengajak Pemprov DKI segera mempersiapkan anggaran melalui perubahan APBD 2024 agar program ini dapat dilaksanakan pada 2025.

Baca juga: DKI masih kaji usulan sekolah gratis

"Untuk meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat, pendidikan adalah kuncinya. Program sekolah gratis ini adalah langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut," tegasnya.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024