Warga: Kalau Pilkada Jakarta Cuma Satu Paslon, Mending Ditunjuk Langsung sama Presiden Tim Redaksi JAKARTA, KOMPAS.com - Pengemudi ojek online (ojol) bernama Herman (60) menyayangkan jika Pilkada Jakarta 2024 hanya diikuti oleh satu pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur melawan kotak kosong. Menurutnya, fenomena calon tunggal di pilkada menunjukkan tidak berjalannya demokrasi di suatu negara. “Kalau satu (pasangan calon) doang, itu bukan demokrasi, mending ditunjuk saja langsung sama Presiden kayak dulu, bukan masyarakat yang pilih,” ujar Herman kepada Kompas.com, Jumat (9/8/2024). Herman juga menyayangkan wacana pembentukan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk mengusung eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta dan melawan kotak kosong. Dia berpendapat, wacana ini merupakan upaya penjegalan terhadap mantan Gubernur Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan. Sebab, Anies sebelumnya telah menyatakan akan mencalonkan diri pada Pilkada Jakarta. “Bagaimana caranya, Anies ini dijegal. Jangan sampai dia punya kekuasaan. Kalau Anies punya kekuasaan, yang miring-miring itu bakal dibabat habis sama dia,” kata dia. Selain itu, menurut Herman, pembentukan KIM Plus juga merupakan upaya menghalang-halangi mantan Gubernur Jakarta periode 2014-2017, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. “Kalau Ahok kan juga enggak cukup kursinya melalui PDI-P. Anies juga sebenarnya enggak cukup sih. Tapi, kalau mereka berdua maju, KIM itu habis semuanya,” tutur Herman lagi. Sementara, sopir angkot di Pasar Minggu bernama Hasan Basri (55) menilai, sebenarnya, kewenangan partai politik untuk mengusung sosok calon kepala daerah. Namun, dia tetap tidak setuju jika hanya ada calon tunggal melawan kotak kosong pada Pilkada Jakarta. “Saya tidak setuju, soalnya percuma negara kita demokrasi kalau cuma satu paslon. Apa gunanya kita hidup di zaman demokrasi kalau hanya satu paslon?” ujar Hasan. Senada dengan Hasan, karyawan swasta asal Lubang Buaya, Bachtiarudin Alam (28) mengatakan, wacana munculnya calon tunggal di Pilkada Jakarta merupakan imbas hadirnya KIM Plus. “Itulah realitas politik yang ada, ketika tidak ada ada oposisi, maka semua partai hanya ingin mengekor kepada kekuasaan. Yang jadi korban adalah rakyat, karena disajikan hasil politik pragmatis demi kepentingan para elite parpol,” tegas Bachtiar. Oleh karena itu, Bachtiar berharap ada sebuah gerakan masif masyarakat yang berani menyuarakan pencalonan kepala daerah Jakarta melalui jalur independen. “Saya juga bingung sebagai masyarakat. Karena para elite hanya memikirkan kekuasaan semata,” pungkas dia. Diberitakan sebelumnya, KIM Plus yang kini telah sepakat mengusung Ridwan Kamil diprediksi melawan kotak kosong pada Pilkada Jakarta 2024. KIM Plus merupakan koalisi partai politik yang beranggotakan anggota KIM ditambah partai politik di luar anggota KIM. Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut hal itu mungkin saja terjadi apabila Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan KIM Plus. "Saya kira publik menganggap tiga partai di luar KIM dan PDI-P sangat mungkin berkoalisi dengan kubu KIM. Jika itu terjadi maka bisa dipastikan Pilkada Jakarta akan melawan kotak kosong," kata Adi dalam Obrolan Newsroom di Youtube Kompas.com , Selasa (6/8/2024). Adi menilai bahwa sikap ketiga partai politik tersebut belakangan ini mulai berubah, terutama terkait dengan arah dukungan terhadap Anies Baswedan. Nasdem, misalnya. Pernyataan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni yang mengatakan bahwa partainya belum tentu memberikan rekomendasi kepada Anies menjadi indikasi terjadinya perubahan sikap politik. Perubahan yang sama juga terjadi di tubuh PKB yang sejak awal telah pasang badan mendukung Anies. Namun, sikap tersebut berubah setelah PKS mengajukan sosok Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman untuk menjadi calon pendamping Anies. "PKB sekalipun paling awal menyatakan dukungan ke Anies, itu kan belakangan tidak terlalu ngotot, bahkan tidak happy ketika ada proposal politik dari PKS tentang duet Anies dan Sohibul Iman," ujar Adi. Adi menambahkan, perubahan sikap juga terjadi pada PKS yang baru-baru ini memberikan batas waktu kepada Anies untuk bisa menjaring partai politik. Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.