Sementara pelaksana tugas (Plt) Menlu Iran Ali Bagheri-Kani, yang hadir dalam pertemuan OKI itu, menegaskan kembali pandangan Teheran bahwa negaranya perlu merespons.

"Saat ini, dengan tidak adanya tindakan yang tepat oleh Dewan Keamanan (Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB) terhadap agresi dan pelanggaran oleh rezim Israel, Republik Islam Iran tidak memiliki pilihan selain menggunakan hak yang melekat pada mereka untuk melegitimasi pertahanan terhadap agresi rezim ini," cetusnya.

Dalam forum yang sama, Wakil Menlu Arab Saudi Walid al-Khuraiji mengecam pembunuhan Haniyeh sebagai "pelanggaran terang-terangan" terhadap kedaulatan Iran dan terhadap hukum internasional. Ini menjadi komentar pertama yang disampaikan Riyadh sejak pembunuhan Haniyeh pada 31 Juli lalu.

"(Pembunuhan Haniyeh) Merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan regional," tegas al-Khuraiji dalam pernyataannya.

Haniyeh tewas dalam serangan rudal yang menghantam wisma tamu yang ditinggalinya saat berada di Teheran pada 31 Juli lalu, setelah dia menghadiri seremoni pelantikan Presiden baru Iran Masoud Pezeshkian sehari sebelumnya.

Israel belum memberikan komentar apa pun terhadap kematian Haniyeh, yang menjadi salah satu pemimpin Hamas yang diburunya sejak perang berkecamuk di Jalur Gaza akhir tahun lalu. Namun baik Hamas maupun Iran bersumpah untuk melancarkan pembalasan terhadap Israel atas kematian Haniyeh.

Situasi ini semakin meningkatkan kekhawatiran bahwa perang yang awalnya berkecamuk di Jalur Gaza akan meluas menjadi perang regional di Timur Tengah.

(nvc/zap)