PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo telah memastikan bahwa upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 akan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Keputusan ini mengundang perhatian publik, mengingat pembangunan di IKN masih dalam tahap penyelesaian dan berbagai fasilitas penunjang sedang dipersiapkan, yang diduga akan menyebabkan lonjakan anggaran.

Langkah ini dinilai sebagai penegasan Jokowi terhadap proyek monumental yang menjadi salah satu legacy utama dalam masa kepemimpinannya. Keputusan untuk menggelar upacara di IKN dianggap banyak pihak sebagai simbolisasi penting, sekaligus penanda berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi yang telah memimpin selama dua periode.

Akan tetapi, di balik simbolisme tersebut, muncul kekhawatiran mengenai implikasi anggaran yang digunakan untuk mempersiapkan acara tersebut. Berbagai pihak, terutama dari kalangan oposisi, mempertanyakan apakah peringatan kali ini menjadi bagian dari upaya Jokowi untuk meninggalkan jejak yang tak terlupakan, ataukah hanya menjadi beban tambahan bagi anggaran negara di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi.

Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Firman Manan, memberikan pandangannya terkait rencana Presiden Joko Widodo untuk menggelar upacara peringatan Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus di IKN. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya Jokowi untuk menegaskan dan memperkuat legacy atau warisan kepemimpinannya, terutama dalam bidang infrastruktur. "Pemimpin politik tentu punya keinginan meninggalkan legacy yang bisa diingat publik dalam jangka panjang. Jokowi sejak periode pertama kepemimpinannya telah fokus pada pembangunan infrastruktur, dan IKN adalah simbol puncak dari fokus tersebut," ujar Firman kepada kontributor Pikiran Rakyat Dewiyatini pada Kamis, 8 Agustus 2024.

Firman menjelaskan bahwa pemilihan tanggal 17 Agustus sebagai momen peringatan di IKN bukanlah sekadar seremonial, tetapi juga sebagai simbol bahwa IKN sudah mulai difungsionalkan. Meskipun pembangunan di IKN belum sepenuhnya selesai, Jokowi ingin menunjukkan bahwa ibu kota baru ini sudah bisa beroperasi dan mulai difungsikan saat ia masih menjabat.

"Pemilihan tanggal ini adalah simbol penting. Dengan semua pejabat merayakan hari sakral di IKN, Jokowi ingin memperlihatkan kepada publik bahwa IKN sudah mulai berfungsi. Ini juga merupakan cara Jokowi untuk memastikan bahwa proyek monumental ini tidak hanya berhenti pada masa pemerintahannya, tetapi juga akan dilanjutkan oleh pemimpin selanjutnya," kata Firman.

Firman juga menambahkan bahwa upaya Jokowi ini adalah strategi untuk mencegah klaim pihak lain terhadap proyek IKN, meskipun ada anggapan bahwa Prabowo sebagai penerusnya akan melanjutkan visi tersebut. Jokowi tampaknya ingin menegaskan bahwa IKN adalah bagian integral dari warisannya yang harus dilanjutkan oleh siapapun yang memimpin setelahnya.

"Jokowi ingin ada jaminan bahwa IKN berlanjut, sehingga penting untuk meletakkan tonggak yang jelas. Ini juga bagian dari upaya menghindari adanya alasan bagi pemimpin selanjutnya untuk tidak melanjutkan proyek ini," kata Firman.

Terkait dengan dampak rencana ini terhadap tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi, Firman menilai bahwa tidak akan ada penurunan drastis dalam kepercayaan publik. Menurutnya, sentimen negatif terhadap proyek IKN tidak akan berdampak signifikan pada popularitas Jokowi, meskipun ada kritik dari oposisi terkait anggaran besar yang dialokasikan untuk proyek ini.

"Oposisi mungkin akan terus mengkritik, tetapi suara mereka cenderung mengecil. Keberhasilan Jokowi dalam membangun kepercayaan partai politik membuat isu IKN tidak akan menjadi masalah besar bagi presiden. Pada akhirnya, isu ini akan selesai dengan sendirinya dan tidak lagi menjadi perdebatan utama," kata Firman.

Sementara itu Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Neni Nur Hayati, menyampaikan kritik tajam terhadap rencana peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-79 di IKN yang disebut-sebut menelan biaya fantastis. Salah satu yang disorot Neni adalah anggaran yang membengkak untuk berbagai kebutuhan, termasuk sewa mobil yang mencapai angka Rp25 miliar.

“Dalam kondisi bangsa yang kian terpuruk, pemerintah telah menunjukkan kurangnya kepedulian dan empati terhadap masyarakat yang tengah menghadapi berbagai kesulitan,” ujarnya.

Menurut Neni, anggaran besar tersebut seharusnya bisa ditekan dan diminimalisir, salah satunya dengan menggunakan mobil listrik yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Di tengah meningkatnya polusi udara, keputusan untuk menggunakan kendaraan yang tidak ramah lingkungan dinilai tidak hanya tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru menambah masalah baru. Hal ini, menurutnya, mencerminkan kurangnya kesadaran pemerintah dalam menghadapi isu lingkungan yang semakin mendesak.

Lebih lanjut, Neni menyebut bahwa upacara di IKN ini merupakan upaya Presiden Jokowi untuk menunjukkan legacy kepemimpinannya, meskipun kontroversi terus menyelimuti proyek besar ini. Ia juga menyinggung bahwa pesan tersembunyi dari langkah ini adalah adanya penerus yang akan merawat warisan tersebut, merujuk pada anak Presiden Jokowi yang digadang-gadang akan melanjutkan kiprah politik sang ayah. "Para elite semakin menunjukkan pembodohan kepada rakyatnya," ujar Neni memungkasi.***