data pemilih tidak valid akan mempengaruhi partisipasi politik dan menjadi ukuran proses demokrasi di suatu daerahJakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Jakarta Pusat dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Pusat melakukan validasi data demi menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.

 

"Kami berkoordinasi untuk memperkuat validasi data," kata Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma di Jakarta, Rabu, menyusul rapat koordinasi dengan Bawaslu Jakarta Pusat.

Dhany menyebut setiap kelurahan sudah memiliki petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Bagian ini menjadi tahapan paling penting untuk mengukur partisipasi politik.

 

Dhany menambahkan petugas pantarlih ini memiliki peran krusial terkait proses Pilgub nanti. Sebab, data pemilih tidak valid akan berpengaruh terhadap partisipasi politik dan menjadi tolok ukur penerapan demokrasi di suatu daerah.

 

Lebih lanjut, Dhany menjelaskan meskipun secara formal pengawasan berada di Bawaslu Jakarta Pusat, tetapi pihak pemangku kepentingan terkait (stakeholders) dan seluruh masyarakat juga dapat turut serta menjalankan fungsi pengawasan agar menjamin proses penyelenggaraan Pilgub yang demokratis dan berintegritas.

 

"Pilkada Jakarta bukan hanya melakukan proses pemilihan kepala daerah, tetapi menentukan masa depan Jakarta lima tahun ke depan,” tegas Dhany.

 

Sementara itu, Ketua Bawaslu Jakarta Pusat Christian Nelson Pangkey mengatakan rapat koordinasi bersama Pemkot Jakarta Pusat ini juga memetakan kerawanan potensial yang mungkin terjadi.

 

"Kita belajar dari pengamalan hasil pemilihan legislatif maupun presiden kemari. Dalam pertemuan ini kita berupaya memetakan hal-hal rawan yang nantinya akan terjadi. Untuk itu, dengan adanya rapat koordinasi ini kita dapat mencegah dan mengantisipasinya," jelas Christian.

 

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024