Kediri (beritajatim.com) – Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti cemas Pilkada serentak 2024 berpotensi ternoda oleh berbagai praktek kecurangan. Kecemasan ini ia sampaikan saat menjadi narasumber Seminar Hukum Nasional di Gedung Baru Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

“Berkaca pada Pemilu kemarin dan praktiknya yang luar biasa menurut saya brutalnya, mulai dari politik uang dan nepotisme. Saya melihat Pilkada tahun ini akan sama saja. Bahkan barang kali lebih parah, karena seakan-akan mendapat legitimasi tambahan, karena nepotisme tidak apa-apa. Karena di tingkat Nasional pun dilakukan,” tegas Bivitri Susanti pada Sabtu, 1 Juni 2024.

Pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera ini mengaku sudah banyak berdiskusi dengan politisi di Jakarta. Ternyata, banyak politisi yang enggan bertarung di tingkat Pilkada, khususnya kelompok yang kalah di Pemilu 2024, karena khawatir dicurangi kembali.

“Selain tidak fair, juga mempersempit kompetisinya. Sehingga tidak ada pilihan untuk warga. Nantinya warga hanya akan mendapat pemimpin yang tidak berkualitas dan akibatkan pada pelayanan publik ke depannya,” keluh pendidik Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) ini.

Dalam seminar tersebut, Srikandi Ahli Hukum ini berusaha untuk menggugah sikap kritis mahasiswa. Harapannya mereka bisa ikut berada pada garda terdepan dalam menyudahi sengkarut hukum dan politik di negeri ini dengan meletakkannya pada nilai-nilai dasar Pancasila.

Hal senada diutarakan oleh Pengamat Politik dan Hukum Kediri Taufiq Dwi Kusuma. Dirinya mengajak mahasiswa untuk mengadvokasi dan memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam memilih calon pemimpin yang benar-benar berkualitas dan mengawal proses Pilkada, khususnya di Kediri Raya sesuai norma hukum dan etika.

“Menjelang Pilkada 2024 ini banyak tumbuh kembang calon potensial yang mementingkan kepentigan masyarakat. Hal yang perlu dilakukan mahasiswa adalah kampanye kewarasan dan dan kampanye kecerdasan dalam memilih pemiminpin serta mengawal proses pemilihan,” ajaknya.

Untuk diketahui, Seminar Hukum Nasional ini digelar oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri untuk memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2024.

Dengan mengusung tema ‘Pancasila dan Pilkada 2024’, seminar ini mengundang Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti serta Pengamat Politik dan Hukum Kediri Taufiq Dwi Kusuma sebagai narasumber.

Sahrul Romadon, selaku Ketua Dema Fakultas Syariah IAIN Kediri mengatakan, melalui seminar ini akan memberikan gambaran masa depan Pilkada serentak 2024 kepada mahasiswa.

“Semakin dekatnya momen politik, mahasiswa perlu untuk mengetahui masa depan Pilkada seperti apa. Karena ketika kita mengaca pada Pemilu kemarin banyak kecurangan atau etika-etika yang tidak senonoh yang dilakukan oleh para peserta Pemilu dan institusi Negara,” ujar Sahrul Romadon.

Seminar ini diikuti sebanyak 150 orang mahasiswa IAIN Kediri serta mahasiswa hukum dari babagai kampus. Bahkan, saking tingginya antusias peserta, sebagian mahasiswa mengikuti seminar secara online.

Dipandu oleh M. Izzat Qurtubi sebagai moderator, seminar yang dikemas dalam diskusi tersebut berjalan sangat dinamis. Sejumlah mahasiswa melontarkan berbagai pertanyaan yang kritis dan berbobot untuk ditanggapi oleh dua orang narasumber. [nm/ian]