Kementerian PPN/Bappenas mulai menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2025 dengan tema 'Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan'. Hal itu akan digunakan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun perencanaan pembangunan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan penyusunan RKP 2025 disesuaikan dengan visi misi dan program presiden terpilih, dalam hal ini Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. RKP 2025 akan menjadi landasan untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

"Rancangan awal RKP ini disesuaikan dengan visi misi dan program presiden terpilih yang pada gilirannya nanti akan dituangkan pada peraturan presiden RKP 2025 dan selanjutnya akan menjadi landasan untuk penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2025," kata Suharso dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2024 secara virtual, Kamis (18/4/2024).

Dalam RKP 2025 terdapat sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dan menjadi target pemerintah. Untuk pertumbuhan ekonomi ditarget antara 5,3-5,6%, tingkat kemiskinan 7-8%, tingkat pengangguran terbuka 4,5-5%, rasio gini 0,379-0,382, dan indeks modal manusia 0,56.

"Jadi untuk pertama kali pada 2025 kita menggunakan human capital index untuk menggantikan human development index," jelas Suharso.

Kemudian penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) yakni 38,6%, indikator nilai tukar petani 113-115, serta nilai tukar nelayan 104-105. Kolaborasi dan sinergi yang kuat antara pembangunan pusat dan daerah dinilai perlu untuk mendukung terwujudnya pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional tersebut.

Oleh karena itu, ditetapkan juga target pertumbuhan dan kontribusi perekonomian pada masing-masing wilayah. Pertama, pertumbuhan ekonomi Sumatera ditargetkan 4,8-5,1% dengan kontribusi terhadap perekonomian sebesar 21,8%, Jawa diharapkan tumbuh 5-5,4% dengan kontribusi 56,8%, Kalimantan ditargetkan tumbuh 5,9-6,1% dengan kontribusi 8,6%, dan Sulawesi ditargetkan tumbuh 7,3-7,9% dengan kontribusi 7,4%.

Lalu Bali dan Nusa Tenggara ditargetkan pertumbuhan ekonominya 5,4-6,4% dengan kontribusi terhadap perekonomian nasional 2,8% dan Papua diharapkan tumbuh 5,3-5,9% dengan kontribusi 1,9%. Pertumbuhan paling tinggi harus dicapai Maluku yakni 11,1-11,9%, walaupun kontribusinya terhadap ekonomi nasional hanya 0,8%.

"Pencapaian pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah itu sejalan dengan tema pembangunan di masing-masing wilayah yang sinkron dengan tema pembangunan nasional. Karena itu kami berharap agar seluruh pihak terkait, khususnya pemerintah daerah agar dapat menjadikan tema target pertumbuhan dan kontribusi wilayah ini sebagai acuan perencanaan di daerahnya masing-masing," pungkas Suharso.