Bisnis.com, JAKARTA -- Edy Rahmayadi belum memperoleh tiket kendati mengklaim PDI Perjuangan (PDIP) dan Hanura akan mengusungnya dalam pemilihan gubernur atau Pilgub Sumatra Utara 2024. Kalau PDIP-Hanura mau, ia akan bertarung melawan koalisi jumbo yang mengusung menantu presiden Jokowi, Bobby Nasution.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengungkapkan bahwa komunikasi dengan Edy Rahmayadi memang berlangsung cukup intens. Namun demikian, soal dukungan politik, politikus asal Madura itu belum menjelaskan secara gamblang apakah PDIP akan mengusung Edy Rahmayadi atau tidak.

"Kalau pak Edy ke Jakarta bertemu dengan DPP, ya itu bagian dari silaturahmi Pak Edy untuk mendapat dukungan supaya PDIP mengusung Pak Edy, kan biasa setiap calon roadshow," jelas Said di gedung parlemen kemarin.

Adapun sebelumnya, PDIP tidak akan membiarkan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution, melawan kotak kosong dalam ajang Pilkada Sumatra Utara (Sumut) 2024.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat meyakini masyarakat harus memiliki pilihan dalam demokrasi elektoral. Oleh sebab itu, lanjutnya, PDIP kemungkinan besar tidak akan ikut mendukung Bobby Nasution yang kini sudah diusung mayoritas partai politik untuk maju sebagai bakal calon gubernur Sumut 2024.

"Sekarang masalahnya kalau PDIP misalnya itu merapat ke kerja samanya si Bobby, ya selesai. Artinya apa? Ya [Bobby lawan] kotak kosong. Kalau kotak kosong apa pantes gitu lho? Nanti kita khawatir jangan-jangan kotak kosongnya yang menang. Malah bahaya lagi," kata Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

Dia menjelaskan, PDIP memiliki banyak kandidat calon gubernur-wakil gubernur Sumut 2024. Dia mencontoh; dari pihak eksternal ada Gubernur Sumut Petahana Edy Rahmayadi, sementara dari kader internal ada Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan, mantan Bupati Samosir Rapidin Simbolon, hingga tokoh Tionghoa Sofyan Tan.

Menurutnya, PDIP masih terus menggodok peluang seluruh kandidat sebelum memutuskan siapa yang akan diusung. PDIP, lanjutnya, masih menawarkan kandidat-kandidat tersebut ke partai politik lain.

"Untuk Sumut ini masih pendalaman dan kita membangun komunikasi dengan partai-partai yang belum bergabung ke sana [ke koalisi pendukung Bobby]," ujar Djarot.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu meyakini, Bobby belum tentu menang meski didukung koalisi jumbo karena dia meyakini masyarakat Sumut lebih melihat figurnya daripada partai politiknya. Djarot menganalogikan Pilkada Sumut 2024 dengan cerita semut vs gajah.

"Kita akan bentuk koalisi sendiri. Biarkan semut melawan gajah. Saya teringat waktu kecil itu ada permainan suit ya; gajah itu kan jempol katanya, semut itu apa? Kelingking. Semut sama gajah, kelingking sama gajah menang mana? Menang semut," jelasnya.

Koalisi Jumbo Bobby 

Sementara itu, dukungan terhadap Bobby semakin besar dengan bergabungnya PKS. Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Mabruri membenarkan hal tersebut.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu memberikan langsung surat rekomendasi itu kepada menantu Presiden Joko Widodo itu.

"Tadi acara sekitar jam 17.00 WIB di Kantor Dewan Pimpinan Pusat PKS," kata Mabruri saat mengonfirmasi kabar sebagaimana dikutip dari Antara.

Kegiatan pemberian surat rekomendasi itu dilaksanakan tertutup PKS di kantor pusatnya yang berada di Jakarta Selatan. Saat kegiatan itu, Bobby Nasution diterima sejumlah pengurus DPP PKS, termasuk Ahmad Syaikhu.

Sementara itu, Bobby Nasution telah mengumumkan pemberian rekomendasi itu dalam akun resmi Instagramnya. Dia menyatakan bersyukur atas pemberian surat rekomendasi itu dan menambahkan dukungan kepada dirinya semakin banyak.

"Tanggung jawab dan amanah yang diberikan ini akan saya perjuangkan dengan sebaik-baiknya, demi memajukan Provinsi Sumatera Utara dan menyejahterakan masyarakatnya," kata Bobby dalam keterangan foto di akun instagramnya.