PIKIRAN RAKYAT – Di hari kedua kunjungan kerja ke Selandia Baru, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengunjungi Department of Prime Minister and Cabinet (DPMC) New Zealand.

Di sana, Menteri Anas bertukar pikiran bersama DPMC mengenai proses dan metode perumusan serta evaluasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Selandia Baru.

“Dalam kunjungan ke DPMC, kami mendapatkan materi terkait proses kebijakan publik serta bagaimana memantau strategi kebijakan di berbagai kementerian dan lembaga yang ada Selandia Baru,” jelas Menteri Anas usai pertemuan bersama DPMC di Wellington, Selandia Baru, Selasa (06/08).

Menteri Anas melanjutkan, delegasi Kementerian PANRB bersama DPMC juga berdiskusi mengenai peran teknologi dan digitalisasi dalam reformasi birokrasi dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi di Selandia Baru. Selain itu, juga terkait tantangan yang dihadapi selama proses reformasi berlangsung.

Dalam kesempatan tersebut, DPMC memaparkan mengenai tugas dan fungsi dari The Policy Project dalam memberikan saran mengenai kebijakan publik kepada kabinet. Selain itu, juga dijelaskan terkait kerangka kerja dari kebijakan yang dikeluarkan oleh kabinet. 

Selain itu, DPMC melakukan asesmen kapasitas untuk memastikan saran yang diberikan kepada perdana menteri terkait kebijakan merupakan saran yang berkualitas. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan yang dikeluarkan merupakan kebijakan publik yang memiliki kualitas tinggi.

“Kami juga mendiskusikan terkait bagaimana Pemerintah Indonesia dapat mengadopsi kerangka kerja yang digunakan oleh Pemerintah Selandia Baru untuk meningkatkan kualitas kebijakan serta meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah,” ungkap Menteri Anas. 

Menteri Anas juga berkesempatan untuk menyampaikan terkait reformasi birokrasi dan digitalisasi yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia. Salah satu yang menjadi fokus dari Kementerian PANRB adalah transformasi tata kelola serta fokus pada digital bureaucracy, digital culture, dan digital competency.

Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo terkait reformasi birokrasi, yakni birokrasi harus berdampak, birokrasi bukan tumpukan kertas, birokrasi harus cepat dan lincah, serta birokrasi harus ditopang oleh digitalisasi berbasis data. Pemerintah Indonesia kini juga mengeluarkan reformasi birokrasi tematik.

Deputy Chief Executive Policy Policy Advisory Group Janine Smith menyampaikan bahwa kunjungan delegasi Kementerian PANRB ke DPMC memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk belajar mengenai proses kebijakan publik di kedua negara. “Kesempatan ini merupakan momentum belajar dari satu sama lain untuk meningkatkan kualitas kebijakan di Selandia Baru dan Indonesia.

Sementara, Principal Advisor The Policy Project Helen Lockyer mengatakan kesempatan ini dapat terus dilanjutkan. “Pembahasan dan diskusi hari ini dapat terus dilanjutkan ke depannya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas dan kapabilitas kebijakan untuk Selandia Baru dan Indonesia,” tutupnya. ***