Liputan6.com, Jakarta Pemerintah terus menggodok distribusi produk BBM bersubsidi semisal Solar dan Pertalite, seraya mendorong penggunaan bahan bakar setara Euro IV dengan kandungan sulfur maksimal 50 ppm.

Meski begitu, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) memastikan bahwa pemerintah tak ingin menaikan harga BBM subsidi, meskipun secara kualitas nantinya akan lebih bagus.

Guna merealisasikan itu, Rachmat masih menunggu sampai kebijakan terkait itu selesai. Aturan dimaksud yakni revisi Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Sembari menunggu, ia pun meminta kesukarelaan masyarakat mampu agar tidak ikut menenggak BBM subsidi. Pasalnya, dia mencatat volume konsumsi BBM subsidi sekitar 43,1 persen masih dipakai oleh mobil penumpang pribadi.

"Tapi di satu sisi lainnya, tadi mungkin ada golongan-golongan yang harusnya sudah bisa kita minta lah keikhlasan mereka untuk jangan lah pakai BBM subsidi. Di situ lah yang mungkin akan tidak boleh lagi beli. Karena memang harusnya filosofinya begitu," bebernya.

Menurut catatannya, ongkos subsidi pemerintah masih terlalu banyak disedot oleh kendaraan pribadi dalam bentuk mobil ketimbang sepeda motor. Merujuk ilustrasi data milik Rachmat, besaran anggaran pada pemakaian Pertalite untuk satu motor Honda Beat yakni Rp 1.

Angkanya empat kali lebih kecil dibanding pembelian Pertalite oleh mobil-mobil seperti Toyota Agya, Toyota Avanza dan Toyota K Innova, dengan nilai subsidi masing-masing Rp 4,3, Rp 4,5 dan Rp 5.

"Kalau orang naik motor, kita anggap dengan pola pemakaian tertentu dapat (subsidi) Rp 1. Kalau orang naik Agya sama-sama Pertalite, tapi dapat Rp 4, Innova dapat Rp 5. Aneh kan?" kata Rachmat.

Besaran subsidi BBM yang ditanggung Pemerintah akan semakin melonjak jika dikonsumsi oleh mobil bermesin diesel seperti Pajero Sport. Jika mobil bersangkutan mengkonsumsi Biosolar subsidi, nilai kompensasi yang ditanggung pemerintah mencapai Rp 10,9-13,1.

"Menarik lagi kalau dia pakai mobil diesel kayak Pajero, hitungannya dia bisa dapat Rp 11-13. Padahal enggak ada mobil diesel LCGC (Low Cost Green Car). Itu yang terus terang agak mengusik rasa keadilan," ujar Rachmat.