Liputan6.com, Jakarta Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri mengungkapkan menolak tegas wacana presiden tiga periode.

Dia mengaku hubungannya secara pribadi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) baik, hanya saja menolak soal wacana tersebut karena melanggar konstitusi.

Awalnya, Megawati memberikan sambutan di acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada seluruh gubernur se-Indonesia di Balai Samudra, Jakarta, Senin (5/8/2024), menanyakan kepada audiens tentang nurani, moral, dan etika.

"Saya enggak bisa kalau terus, enggak boleh ngomong-enggak boleh ngomong. Enggak! Saya punya mulut. Hak saya untuk berbicara, kalau mengakui negara kita adalah negara demokratis," kata Megawati dikutip dari keterangan tertulis, Senin (5/8/2024).

Dia lalu menyinggung sejumlah penjabat gubernur yang diangkat oleh Pemerintahan Jokowi. "Yang datang (Pj) gubernurnya siapa saja, sih," tambah Megawati.

Mereka meminta para Pj Gubernur untuk sadar bahwa negara ini diatur oleh Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Di sisi lain, setiap warga negara mempunyai hak yang sama.

"Kalau saya salah, ngomong. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Jadi, artinya jangan, ya, macam-macam. Ya, dong. Gimana sih diberi hak yang sama, tidak ada (perbedaan) dari presiden sampai kaum papa. Haknya sama. Ingat! Begitu juga dalam pemilu. Pemilu langsung haknya sama. Jadi, berikan kepada rakyat hak mereka," kata Megawati.

Oleh karena itu, Megawati meminta para Pj kepala daerah untuk netral. Megawati mengetahui ada misi-misi tertentu dalam proses Pilkada Serentak 2024 nanti.

"Saya kan tahu kok. Tetapi saya ini loh, saya elus dada saya, saya elus dada saya," kata dia. 

Lalu dia mendengar banyak yang menyoroti soal relasi dirinya dengan presiden. 

"Lho enaknya lho dia ngomong gitu. Saya sama presiden baik-baik saja. Memangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan, karena saya tidak mau ketika diminta tiga periode. Atau karena saya katanya tidak mau memperpanjang? Lho, saya tahu hukum kok," kata Megawati.

"Saya tanya kepada ahli tata negara, apakah MPR yang sekarang disamakan ini, TAP-nya itu masih berlaku? Yes. Ada yang mau menyanggah? Ahli hukum tata negara? Ya silakan," tambah Megawati.