Duduk Perkara SMP Swasta Tolak Iuran Rp 35 Juta di Surabaya, Akses Jalan Sekolah Ditutup Warga Editor KOMPAS.com - Sebuah SMP swasta di Surabaya diminta membayar iuran keamanan ke RW sebesar Rp 35 juta. Pihak sekolah pun berseteru dengan warga karena pihak RW meminta kenaikan penggunaan jalan. Kasus ini bermula saat video saat pihak sekolah menjelaskan kepada Wakil Wali Kota Surabya Armuji tentang warga yang menutup satu-satunya akses jalan sekolah. Kemudian, perwakilan warga menjelaskan, keberadaan sekolah tersebut membuat kemacetan. Selain itu, pengelola SMP itu enggan menaikkan iuran yang diminta para RW. Mengenai hal itu, Armuji mengatakan, permasalahan tersebut bermula saat pihak SMP di Jalan Manyar Tirtomulyo, Mulyorejo, melaporkan terkait iuran warga setempat. Pihak sekolah merasa keberatan karena harus membayar iuran masing-masing Rp 35 juta ke empat RW yang ada di dekat bangunan. Sebab, uang dengan total Rp 140 juta tersebut dinilai terlalu besar. "Awalnya (iurannya) Rp 25 juta, naik Rp 32 juta itu sekolah masih mau bayar. Dinaikin lagi jadi Rp 35 juta, sekolah enggak mau, keberatan," kata Armuji ketika dihubungi melalui telepon, Rabu (31/7/2024). Adapun pihak RW menyebut bahwa kenaikan iuran tersebut untuk membayar para satpam yang berjaga di sekitar perumahan. Total ada sekitar 30 orang yang dipekerjakan sebagai tenaga sekuriti. Selanjutnya, Armuji mendatangi lokasi tersebut untuk mendapatkan penjelasan dari pihak masing-masing. Dia menyimpulkan, kemacetan di sekitar sekolah hanya alasan untuk menaikkan iuran. "Saya ngomong, kalau iurannya cocok enggak macet, tapi kalau enggak cocok dikata macet. Itu juga jalan umum, bukan milik perorangan karena sudah jadi fasilitas umum pemkot," jelasnya. Ancam tutup jalan sekolah Kabag Legal Perhimpunan Pendidikan dan Pengajaran Kristen Petra (PPPKP), Christin Novianty mengatakan, pihak RW sempat mengancam akan menutup jalan yang menghubungkan jalan raya dengan sekolah itu. Namun, hal itu tidak jadi dilakukan setelah mediasi. "Hasil mediasi mereka tidak akan menutup jalan dan laporan pertanggungjawabannya diberikan. Seiring berjalannya waktu, mereka tidak memberikan laporan dan tidak merespons surat kita," ujarnya. Pengelola Petra memutuskan untuk melaporkan perkara dengan RW itu ke DPRD Surabaya. Lalu, anggota dewan memintanya membuat rekayasa lalu lintas dibantu Dinas Perhubungan (Dishub). "Dishub melakukan kajian lalu lintas di Jalan Menur Pumpungan, Jalan Manyar Airdes, Jalan Manyar Tirto Yoso, Jalan Manyar Tirto Asri, Jalan Manyar Tirto Mulyo, keluar masuk Petra atau titik macetnya," ucapnya. Akan tetapi, pihak RW merespons pertemuan tersebut dengan membuat video yang memperlihatkan kemacetan. Menurut Christin, warga menggambarkan kepadatan kendaraan disebabkan oleh Petra. Lebih lanjut, Christin berharap para RW bisa bertemu kembali dengan Petra untuk membahas perkara ini. Pihak sekolah akan menempuh jalur hukum jika tidak ada iktikad baik dari warga. "Kita enggak muluk-muluk, maunya tetap ada komunikasi dengan RW karena masih tinggal di wilayah yang sama. Kalau nanti terus seperti ini, (akses) ditutup, terpaksa ambil jalur hukum," katanya.   Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.