Jember (beritajatim.com) – Luluk Masluchah, pengurus Fatayat, sebuah organisasi sayap perempuan Nahdlatul Ulama, di Jawa Timur berburu tiket bakal calon wakil bupati Kabupaten Jember dari Partai Nasional Demokrat.

Selain tercatat sebagau aktivis Fatayat, Luluk juga dosen di Universitas Islam Jember dan Dewan Pakar Gerakan Wanita Nasdem (Garnita Malahayati) Jawa Timur. Ia mendaftarkan diri dalam penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati di Nasdem untuk mengubah Jember menjadi lebih baik.

“Bagaimana bisa merestorasi Kabupaten Jember, menjadikan Jember menjadi jembar (luas). Ada tujuan, visi, dan misi yang memang jadi keyakinan, keterpanggilan jiwa, untuk menciptakan Jember yang bisa menyejahterakan masyarakat dari semua aspek, baik di dunia pendidikan, kesehatan, dan perekonomian,” kata Luluk, Senin (3/6/2024).

Luluk adalah satu dari dua perempuan yang mendaftarkan diri dalam penjaringan Nasdem. Perempuan lainnya adalah Faida, yang pernah menjadi Bupati Jember 2016-2021. Lima orang pendaftar lainnya adalah pria, yakni Hendy Siswanto, Muhammad Fawait, Achmad Sudiyono, Dedy Dwi Setiawan, dan Nanang Handono Prasetyo.

Luluk punya jargon Beriman (Budaya, Entrepreneur, Religius, Inovatif, Maju, Adem Ayem, Nasionalis). “Saya terpanggil untuk bisa mewarnai dan hadir untuk Kabupaten Jember, memiliki cita-cita dan tujuan yang berpihak kepada masyarakat. Saya berkewajiban memperjuangkan hak-hak perempuan dalam kesetaraan gender, mendapatkan hak pendidikan yang layak, dan perhatian yang sama dalam semua aspek kehidupan,” katanya.

Kabupaten Jember, menurut Luluk, harus ramah terhadap anak, perempuan, kaum difabel, dan orang-orang yang lemah. “Selain pembangunan infrastruktur yang masif di era bupati saat ini dan pergerakan pembangunan di bidang kesehatan pada era Bu Faida yang kita apresiasi, yang sangat memprihatinkan adalah bidang pendidikan,” katanya.

Menurut Luluk, ada kesenjangan lembaga pendidikan umum dan keagamaan. “Perhatian Pemerintah Kabupaten Jember sama sekali tidak menyentuh pendidikan madrasah dan keagamaan, baik itu formal, nonformal, dan informal. Ini yang kami kecewa,” katanya.

Dalam Peraturan Daaerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, menurut Luluk, tidak ada kata ‘madrasah’. “Yang ada hanya sekolah. Sementara masyarakat madrasah juga warga Jember yang punya hak suara terhadap calon pemimpin. Masyarakat madrasah juga harus diperhatikan,” katanya.

Jumlah madrasah diniyah di Jember, kata Luluk, mencapai dua ribu lembaga. Taman pendidikan Alquran mencapai 1.500 lembaga, pondok pesantren 700 lembaga, madrasah ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah mencapai ratusan lembaga.

“Kontribusinya luar biasa, seharusnya mendapat perhatian dan penghargaan dari Pemkab Jember. Saya orang pesantren dan madrasah yang terpanggil untuk memperjuangkan dan supaya pemerintah hadir memperhatikan kesejahteraan guru, kiai, dan ustazah,” katanya. [wir]