Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenKopUKM) Teten Masduki mengusulkan agar pelabuhan pintu masuk arus barang impor dipindah ke daerah timur. Hal ini sejalan untuk melindungi produk UKM/UMKM lokal dari gempuran barang impor murah.

Dengan dipindahnya pelabuhan pintu arus masuk barang impor ke daerah Timur, menurutnya, biaya logistik yang harus ditanggung para importir pun menjadi jauh lebih mahal dan sulit. Khususnya untuk tujuh komoditas yang sudah disepakati dalam rapat terbatas (ratas), yakni tekstil dan produk tekstil (TPT), produk tekstil lainnya, elektronik, alas kaki, pakaian, keramik, dan produk kosmetik atau kecantikan.

"Saya pernah mengusulkan, kenapa nggak kita taruh saja barang-barang impor itu berlabuh di pulau paling jauh lah di Indonesia. Karena pantai kita ini kan terbuka luas sekali, kita punya 17.000 pulau kan, jadi arus masuk barang ilegal tuh sangat mudah. Sehingga kita mencari yang paling jauh, supaya mungkin nanti biaya logistiknya jauh lebih sulit," kata Teten dalam Economic Update CNBC Indonesia, dikutip Sabtu (3/8/2024).

Dengan demikian, ia menilai gempuran barang impor ilegal di tanah air bisa teratasi tanpa harus melanggar perjanjian perdagangan yang telah disepakati Indonesia dengan negara ASEAN. Yang mana saat ini, jelasnya, Indonesia memiliki perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) dengan ASEAN, sehingga produk asal China bisa masuk pasar Indonesia dengan tarif 0%.

"(Karena) kita kan sudah masuk Free Trade ya ASEAN ini, makanya termasuk produk dari China kan bisa 0% ke dalam negeri," jelasnya.

Selain menghindar dari pelanggaran FTA, Teten menilai, pemindahan pelabuhan itu juga bisa sekaligus memperbaiki sistem pengiriman barang di Indonesia. Di mana saat ini, masyarakat di daerah timur cenderung merogoh kocek lebih besar ketimbang masyarakat di daerah barat, karena biaya logistik yang mahal.

"Sekaligus juga bagus untuk memperbaiki pengiriman barang. Sekarang ini kan muatan pembangunan kita lebih berpusat di barat, dan di timur sekarang kalau ngangkut barang itu dari barat, sehingga biaya logistik dibebankan dua kali lipat," ucap dia.

Menteri Lain Usul Hal Serupa

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan hal senada.

"Kami punya kesepahaman kalau memang terjadi over kapasitas di pelabuhan-pelabuhan pulau Jawa. Di Priok sudah padat, kemudian di Surabaya padat. Jadi ada kendala. Oleh sebab itu, bagusnya tujuh item yang sudah diputuskan dalam ratas itu impornya masuk melalui pelabuhan-pelabuhan yang di luar Jawa, kan ada banyak," kata pria Zulhas, Jumat (19/7/2024).

Menurutnya, tujuh komoditas impor tersebut sebaiknya masuk ke pelabuhan-pelabuhan di luar Pulau Jawa. Apalagi, Indonesia sendiri memiliki banyak pelabuhan selain yang ada di Pulau Jawa, seperti pelabuhan di Sumatra, Makassar, Bitung, sampai dengan pelabuhan di Sorong.

"Banyak pintu masuk kita kan, tidak hanya di pulau Jawa gitu ya, ada di Sumatra dan lain-lain," ucapnya.

Lebih lanjut, ia menilai rencana pemindahan pelabuhan ini sejalan juga untuk mengendalikan banjir masuknya produk impor ke Tanah Air.

"(Upaya) ini bisa kita lakukan dengan cepat, terutama kalau pelabuhan kan bisa diusulkan nanti. Saya dan Menteri Perindustrian mengusulkan untuk ratas, apakah itu dimungkinkan untuk impornya melalui tempat lain," pungkasnya.

(dce)