Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tengah menyiapkan aturan turunan mengenai kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture and storage (CCS) di Indonesia. Tujuannya, memberikan kepastian hukum bagi kemudahan investasi di sektor ini.

Dia mengatakan, teknologi CCS di Indonesia akan matang sekitar 2027 atau 3 tahun dari saat ini. Guna mengejar implementasinya, perlu disiapkan berbagai regulasi. Menyusul terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyiapan Karbon.

"Itu menunjukkan komitmen dan keseriusan kami dalam mengimplementasikan teknologi ini sebagai bagian dari inisiatif dekarbonisasi," ungkap Menko Luhut dalam International and Indonesia CCS Forum 2024, di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (31/7/2024).Dia menjelaskan, sejumlah aturan turunan akan disusun untuk mendukung implementasinya nanti. Misalnya, aturan soal area injeksi karbon yang akan disusun oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif.

Kemudian, izin investasi yang diatur Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Serta standar implementasi CCS yang diatur Badan Standardisasi Nasional.

"Kami memahami bahwa CCS membutuhkan dukungan dari banyak kantor di Indonesia, itulah sebabnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi akan memimpin pasukan implementasi CCS di Indonesia untuk mempercepat peraturan derivatif yang diperlukan," tegasnya.

Menko Luhut mengakui dalam pengalaman di pemerintahan, terkadang ditemukan satu aturan yang berbenturan dengan aturan lainnya. Maka diperlukan adanya langkah sinkronisasi agar aturan tersebut selaran.

"Saya mengerti juga pengalaman saya 10 tahun terakhir dalam pemerintahan. Kadang-kadang satu peraturan berseberangan terhadap peraturan lain. Jadi, kami ingin menyelaraskan peraturan yang paling mudah untuk investasi di Indonesia," tutur Luhut.