Bukan Rp 140 Juta, Iuran yang Harus Dibayarkan SMP Swasta di Surabaya Rp 35 Juta Tim Redaksi SURABAYA, KOMPAS.com - Pihak SMP swasta di Surabaya yang bersitegang dengan warga menyebut iuran yang harus dibayarkan ke bendahara keamanan RW bukan Rp 140 juta tapi Rp 35 juta.  Sebelumnya, Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji mengatakan sekolah swasta tersebut diminta untuk membayar iuran keamanan ke empat RW masing-masing Rp 35 juta. Sehingga totalnya mencapai Rp 140 juta.  Kabag Legal Perhimpunan Pendidikan dan Pengajaran Kristen Petra (PPPKP), Christin Novianty mengklarifikasi informasi tersebut. Dia mengatakan, RW 4, RW 5 dan RW 7 di wilayah tersebut membuat kesepakatan membayar iuran ke bendahara keamanan. Sementara Sekolah Petra dianggap sebagai satu RW tersendiri.  "(Sekolah) Petra dianggap oleh RW setempat, itu sejenis satu RW. Jadi kita dianggap membayar setara satu RW," kata Christin, ketika ditemui di kantor Sekretariat PPPKP, Jumat (2/7/2024). "Bendahara keamanan ini (orang) yang ditunjuk oleh RW 4, 5, 7, untuk mengatur keuangan keamanan yang disetorkan oleh masing-masing RW ini," tambahnya. Christin mengungkapkan, awalnya sekolah diminta untuk membayar sebesar Rp 32 juta per bulanya ke bendahara keamanan. Jumlah tersebut sama dengan yang disetorkan oleh tiga RW lainya. Kemudian, para RW ini sepakat untuk menaikan iuran keamanan menjadi Rp 35 juta per bulanya. Sedangkan, pihak Petra menolak hal tersebut karena merasa terlalu tinggi. "Perlu digaris besari, sekolah ini belum bayar (iuran) Rp35 juta, Petra terakhir bayar Rp32 juta. Jadi konsepnya Petra tidak bayar ke RW, Petra bayar ke bendahara keamanan," jelasnya. Akhirnya, pihak RW memutuskan menutup portal yang merupakan akses menuju ke Sekolah Petra yang ada di RW 3. Hal tersebut membuat para siswa berjalan jauh untuk ke sekolah. "Siswa diturunkan di portal, jalanya lumayan jauh dan akhirnya malah menimbulkan kemacetan. Mereka akhirnya masuknya agak terlambat, dampaknya proses belajar kita mundur," ujarnya. Selanjutnya, pengelola sekolah melaporkan penutupan sekolah tersebut ke Komisi C DPRD Surabaya. Kemudian, mereka mengadakan rapat dengar pendapat dengan menghadirkan pihak RW. "Kita minta tolong ke Komisi C, dan kami baru tahu kalau jalan itu adalah fasilitas umum. Terus ada kajian Dishub (Dinas Perhubungan), dari jam masuk siswa sama kantung parkir," ucapnya. Mengetahui itu, Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji mendengar permasalahan itu dan melakukan sidak. Setelahnya, pihak RW tidak lagi menutup portal akses menuju sekolah hingga sekarang. Diberitakan sebelumnya, berdasarkan akun Instagram @cakj1, pihak sekolah menjelaskan kepada Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, mengenai warga yang menutup satu-satunya akses jalan untuk guru dan murid. Kemudian, perwakilan warga menjelaskan keberadaan sekolah tersebut membuat kemacetan. Selain itu, pengelola SMP itu enggan untuk menaikan iuran yang diminta oleh para RW. "Tindak lanjut laporan warga terkait permasalahan antara warga dengan sekolah SMP di Manyar Tirtomulyo. Permasalahan muncul karena adanya tidak sepakatnya iuran yang diajukan pihak warga kepada sekolah," tulis akun Instagram @cakj1. Mengenai hal itu, Armuji mengatakan, permasalahan tersebut bermula saat pihak sekolah SMP di Jalan Manyar Tirtomulyo, Mulyorejo, melaporkan terkait iuran warga setempat. Pihak sekolah merasa keberatan karena harus membayar iuran masing-masing Rp35 juta, ke empat RW yang ada di dekat bangunan. Sebab, uang dengan total Rp140 juta tersebut dinilai terlalu besar. "Awalnya (iuranya) Rp 25 juta, naik Rp 32 juta itu sekolah masih mau bayar. Dinaikin lagi jadi Rp35 juta sekolah enggak mau, keberatan," kata Armuji, ketika dihuhungi melalui telepon, Rabu (31/7/2024). Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.